• wakil-gubernur-menerima-penghargaan-badan-publik-informatif-dari-wakil-presiden

    Wakil Gubernur menerima Penghargaan Badan Publik Informatif dari Wakil Presiden

    Wakil Gubernur NTB menerima Penghargaan Badan Publik Informatif dari Wakil Presiden

  • menelusuri-jejak-keterbukaan-informasi-publik-di-ntb

    Menelusuri Jejak Keterbukaan Informasi Publik di NTB

    Baca selengkapnya...

  • pemerintah-daerahnya-terbuka-pers-di-ntb-tumbuh-pesat

    Pemerintah Daerahnya Terbuka, Pers di NTB Tumbuh Pesat

    Baca selengkapnya...

  • kemenkominfo-sanjung-keterbukaan-informasi-di-ntb-hadapi-covid-19-

    Kemenkominfo Sanjung Keterbukaan Informasi di NTB Hadapi Covid 19

    Baca selengkapnya...

Cari Informasi

Berita Terbaru

Pemerintah Daerahnya Terbuka, Pers di NTB Tumbuh Pesat

Pemerintah Daerahnya Terbuka, Pers di NTB Tumbuh Pesat

Posting: 09 Sept 2020 | Dibaca: 18 kali

NTB memiliki reputasi dan prestasi yang sangat baik dalam pengelolaan informasi publik. Bahkan NTB menjadi provinsi terbaik di indonesia dalam bidang keterbukaan/transparansi. "Banyak inovasi hebat yang digagas Pemda NTB dan jajarannya, seperti program Desa Benderang informasi ( DBIP), Sekolah Perjumpaan, Desa Bersinar dan sekarang ini, "Mawaremas" (melawan rentenir berbasis mesjid)," ujar Dewi Sri Sotijaningsih, SE, M.Si, selaku Kasubdit Komunikasi dan Ditpolkam Bapenas RI saat memandu acara pada Webinar “Reviuw Hambatan-hambatan Kebebasan Pers Dalam Demokrasi Indonesia” di ruang kerjanya, Rabu (9/9-2020).

Hal tersebut disampaikan Dewi sapaannya mengamini penjelasan Kadis Kominfotik NTB, Gde Putu Aryadi  terkait pertanyaan tentang pandangan Pemerintah Provinsi NTB terhadap eksistensi pers di daerah, apakah penting?. Terlebih cepat dan pesatnya perkembangan TIK, sehingga ada kecendrungan  publik dan birokrasi lebih suka media sosial.

Sebelumnya Sekda NTB, Drs. H.Lalu Gita Ariadi, M.Si saat menjadi narasumber pada Webinar  tersebut menilai kebebasan pers di NTB saat ini sudah sangat maju dan berkembang sangat cepat dan pesat. Bahkan jika dibandingkan dengan era-era sebelumnya dimana otoritas tertentu sangat kental mengekang kebebasan pers, maka era sekarang tidak lagi terlihat adanya banyak hambatan, terang sekda yang memiliki pengalaman panjang sebagai Humas dan Jubir Pemprov NTB itu.

"Justru sekaranglah era bagi pers untuk bisa  menikmati kebebasan, bisa leluasa menjalankan fungsinya sebagai pilar pembangunan demokrasi yang makin kuat dalam upaya mewujudkan pembangunan NTB Gemilang," ungkap Sekda NTB, 

Gita sapaannya menyebut bahwa kemajuan pers di NTB tak lepas dari peran pemerintah daerah yang sangat terbuka dan senantiasa mendukung kiprah pers agar lebih kompeten dan profesional. 

Pihaknya kata Miq Gita tak hanya mendukung aspek peningkatan profesionalisme awak media saja, tetapi juga menyediakan ruang kemitraan bagi kebebasan pers, untuk ikut ambil bagian dalam keseluruhan proses pembangunan di NTB. 

Namun dibalik kebebasan pers dan kesempatan terbuka lebar tersebut, Sekda Gita Ariadi mengakui masih adanya sejumlah hambatan yang menjadi "PR" bersama untuk dibenahi. Misalnya pertumbuhan jumlah media dan jurnalist yang begitu pesat, belum diiringi peningkatan kompetensi wartawan. 

"Masih banyak media mainstream yang belum memenuhi verifikasi, juga wartawan sebagian besar belum didukung sertifikasi  dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW)," tegasnya. 

Dengan kondisi seperti itu, menurutnya sangat berpengaruh pada kualitas informasi yang disajikan, sekaligus salah satu hambatan kebebasan pers bagi media.

Pada webinar dengan tema "Hambatan - hambatan Kebebasan Pers di wilayah Bali, NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut, Sekda menjelaskan ada 4 (empat) hal besar yang berpotensi menghambat kebebasan pers. Yakni kekerasan terhadap jurnalis, informasi hoax, rendahnya kompetensi wartawan, rendahnya kepercayaan terhadap kontens informasi yg disajikan, serta penyamaran dari sisi hukum atau regulasi.

Selain itu, Sekda juga mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak mudah untuk menjadi seorang pewarta (wartawan, red) karena dibutuhkan keahlian khusus yang dibuktikan dimilikinya, serta bersertifikat khusus. Berbeda dengan zaman sebelumnya,  dimana kuantitas yang begitu tinggi dan kualitas sangat sedikit sehingga kualitas informasi yang tersebar dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya pemelintiran (pemutar balikan fakta, red),” ujar Miq Gite, sapaan akrab Sekda Provinsi NTB. 

Meski demikian, kata mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi NTB tersebut, berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendukung kebebasan pers sekaligus meningkatkan kualitas pers yakni memfasilitasi terselenggaranya bimbingan teknis terhadap lembaga, membangun pola kemitraan yang profesional dengan perusahaan - perusahaan pers yang ada, membuka media komunikasi seluas - luasnya, mendukung terselenggaranya UKW dan mendorong perusahaan pers untuk menjadi badan hukum profesional. 

Senada dengan Sekda NTB, Dewan Pers RI, Agung Mahardika dalam paparannya menjelaskan bahwa kebebasan pers di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara termasuk dalam kategori baik. Semua provinsi di Bali dan Nusra mengalami kemajuan pers yang cukup menggembirakan. Angka kebebasan pers di NTB tahun 2019 sebesar 73, 60 termasuk kategori baik, terangnya. 

 

Ketua Ikatan Jurnalis TV Indonesia (IJTI) NTB Riady Sulhi memaparkan, bahwa di NTB saat ini hanya 6% awak media yang telah terverifikasi UKW. Sedangkan kini, ada ratusan awak media mainstream baik itu media online dan cetak setiap hari turun kelapangan untuk liputan. 

"Ini menjadi kendala bagaimana kualitas liputan dan kualitas informasi yang akan disampaikan ke masyarakat," kata Sulhi. 

Sebelumnya, Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian Bappenas, Drs. Wariki Sutikno MCP menjelaskan, kebebasan pers merupakan salah satu aspek yang ada di dalam demokrasi. Sehingga diperlukan peningkatan demokrasi dengan berbagai upaya - upaya yang telah diidentifikasi oleh Bappenas. 

"Langkah - langkah yang telah diidentifikasi oleh Bappenas yakni, kualitas kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernega akan lebih baik, diplomasi internasional akan lebih disegani dan efektif. Jika kualitas demokrasi bagus dan bisa dipasarkan untuk mendatangkan devisa," tutupnya.

SMEETON, APLIKASI MEETING VIRTUAL BESUTAN DISKOMINFOTIK NTB

SMEETON, APLIKASI MEETING VIRTUAL BESUTAN DISKOMINFOTIK NTB

Posting: 20 Agt 2020 | Dibaca: 14 kali

Aplikasi SmeetOn berbasis Big Blue Button (BBB) merupakan produk open source dengan lisensi GNU GPL sehingga memungkinkan untuk penggunanya memodifikasi source code sesuai dengan kebutuhan masing-masing usernya.

Tetapi apakah anda tahu manfaat aplikasi SmeetOn ?  SmeetOn merupakan aplikasi untuk menggelar meeting secara online  yang mirip dengan aplikasi Zoom dan berbagai aplikasi meeting online berbayar lainnya. Aplikasi meeting virtual kini mulai favorit dan banyak di gunakan oleh institusi atau lembaga untuk melakukan rapat secara online di masa Pandemi Covid 19, karena adanya kebijakan physical distancing dan menghindari kerumunan

Namun aplikasi SmeetOn yang merupakan buatan Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB tersebut,   beda dengan aplikasi berbayar yang banyak tersedia di playstore.

Kemenkominfo Sanjung Keterbukaan Informasi di NTB Hadapi Covid 19

Kemenkominfo Sanjung Keterbukaan Informasi di NTB Hadapi Covid 19

Posting: 13 Agt 2020 | Dibaca: 14 kali

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dipilih oleh Kementerian Komunikasi Informatika (Kemkominfo) RI sebagai tuan rumah webinar bertajuk Penyelenggaraan Forum Keterbukaan Informasi Publik NTB pada Kamis, 13 Agustus 2020. Dipilihnya Provinsi NTB sebagai tuan rumah dikarenakan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di NTB  dianggap berhasil melayani dan memuat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menghadapi Pandemi Covid- 19.

"Kami melihat PPID NTB sudah cukup bagus menyuguhkan informasi covid-19," ujar Selamatta Sembiring selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemkominfo saat membuka acara webinar bertajuk Penyelenggaraan Forum Keterbukaan Informasi Publik NTB pada Kamis, 13 Agustus 2020 yang diikuti lebih dari 100 peserta se-NTB tersebut. 

Sehingga, lanjut Selamatta, Webinar ini diharapkan dapat menjadi benchmarking kepada provinsi-provinsi lain untuk sigap mengakomodasi situasi pandemi ke dalam pengelolaan informasi dan pelayanan informasi melalui PPID-nya. Seperti yang telah dilakukan oleh Pemrov NTB. 

“Tujuan keterbukaan informasi publik itu supaya terjadi _good  governance_ di mana masyarakat berpartisipasi, hukum ditegakkan dengan baik, transparan, lalu ada kesetaraan dan daya tanggap, akuntabilitas, pengawasan publik, efektivitas dan profesionalisme,” ujarnya. 

Pemprov NTB sendiri telah melakukan berbagai inovasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik.  Sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH. Dalam paparannya  Gede  sapaan akrabnya menyebut, pandemi covid-19  menghadirkan 3 jenis ancaman serius. Jika salah penanganannya, maka dapat berakibat pada krisis multidimensi, sebutnya. 

Tiga jenis ancaman yang disebut Aryadi, bukan sekedar penularan Covid-19 yang mengancam banyak jiwa. Tapi ditengah wabah yang mengancam, juga muncul fenomena penyebaran informasi tidak benar atau kabar bohong/disinformasi dari sumber-sumber yang tidak kompeten, terutama lewat media sosial yang banyak menguras imunitas fisik dan mental masyarakat. 

"Terlalu banyak hoax/disinformasi dan pendapat dari pihak-pihak yang  tidak kompeten tentang covid-19 membuat masyarakat jadi apatis, paranoid, bahkan ada yang tidak percaya wabah covid 19. Inilah yang menimbulkan ketidakwaspadaan dan tidak disiplin melaksanakan langkah  pencegahan Covid-19," jelasnya.