Breaking News

    <li><p><a href="#" title="" rel="bookmark"><span class=""></a></p></li>
  • provinsi-ntb-raih-anugerah-badan-publik-informatif-tahun-2020

    Provinsi NTB Raih Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2020

    NTB peroleh kualifikasi tertinggi sebagai Provinsi Informatif

  • hkin-2021-ki-pastikan-pelayanan-informasi-tetap-berjalan-di-era-pandemi

    HKIN 2021, KI Pastikan Pelayanan Informasi Tetap Berjalan di Era Pandemi

    Baca selengkapnya...

  • ikhtiar-tingkatkan-kompetensi--ppid-dp3ap2kb-prov-ntb-gelar-pelatihan-jurnalistik

    Ikhtiar Tingkatkan Kompetensi , PPID DP3AP2KB Prov. NTB Gelar Pelatihan Jurnalistik

    Baca selengkapnya...

  • ppid-sarana-efektif-pendukung-transformasi-digital

    PPID, Sarana Efektif Pendukung Transformasi Digital

    Baca selengkapnya...

Cari Informasi

Berita Terbaru

HKIN 2021, KI Pastikan Pelayanan Informasi Tetap Berjalan di Era Pandemi

HKIN 2021, KI Pastikan Pelayanan Informasi Tetap Berjalan di Era Pandemi

Posting: 04 Mei 2021 | Dibaca: 58 kali

Merayakan Hari Keterbukaan Informasi Publik 2021, Komisi Informasi memastikan pelayanan informasi publik tetap berjalan di era pandemi bahkan hingga ke desa dengan mengikuti perkembangan teknologi digital. 

"Komisi Informasi telah memastikan agar aplikasi atau sistem elektronik untuk pencegahan (surveilance) yang disusun pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat (interaktif) untuk mencegah terjadinya pengabaian atas hak kesehatan masyarakat", ujar Gede Narayana, Ketua KI Pusat dalam perayaan secara virtual, Selasa (04/05) di Jakarta yang diikuti pula oleh Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr Najamuddin Amy. 

Untuk itu, Gede Narayana mengatakan, MoU dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta BAKTI Kominfo untuk memastikan Hak Akses Informasi Masyarakat Desa terpenuhi demi mewujudkan Desa Aman, Damai dan Berkeadilan. “Melalui kerjasama ini diharapkan mampu mewujudkan Desa yang aman damai dan berkeadilan bagi masyarakat Desa,” katanya menjelaskan.

Ia meminta pula agar seluruh PPID badan publik tetap melakukan pelayanan informasi dengan memperhatikan hal-hal berikut ini: Memaksimalkan pelayanan informasi berbasis daring (online);
Menurutnya, jika pelayanan informasi tidak dapat dilakukan berbasis daring (online), badan publik wajib menerapkan dan mengedepankan kebijakan pembatasan jarak aman (jaga jarak), menggunakan alat pelindung diri (APD) dan protokol kesehatan lainnya sesuai petunjuk pemerintah dan/atau instansi kompeten lainnya; Memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan serta-merta berbasis daring (online), khususnya terkait layanan publik di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat Covid-19 berlangsung; dan memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan berbasis daring (online) atau media lainnya, khususnya terkait rencana kebijakan dan anggaran, rencana perubahan kebijakan dan anggaran, dan mekanisme partisipasi publik di badanpublik selama masa darurat kesehatan akibat Covid-19 berlangsung, dengan mempertimbangkan kebijakan pembatasan sosial dan pembatasan jarak aman (jaga jarak).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba mengatakan, keterbukaan informasi publik sangat relevan memanfaatkan teknologi digital. 

Kemajuan pesat teknologi digital dinilai dapat menghadirkan keuntungan tetapi juga bisa menjadi tantangan. “Di satu sisi, teknologi digital memungkinkan kita semua untuk beraktivitas dan berkarya terutama dalam masa pandemi. Tetapi, di sisi lain teknologi digital yang tidak bijak pemanfaatannya akan menghasilkan berbagai permasalahan seperti hoaks dan disinformasi. "Oleh karena itu, literasi digital yang baik sudah menjadi suatu keharusan, dan bukan lagi suatu pilihan,” jelasnya.

Dalam implementasi UU KIP lanjut Mira, masih banyak badan publik yang belum berstatus informatif. Merujuk pada data Komisi Informasi tahun lalu, dinyatakan bahwa baru 60 badan publik atau 17,4% yang mendapatkan kategori informatif, 34 badan publik atau 9,8% dengan kategori menuju informatif, selebihnya masih dalam kategori cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif dari 348 badan publik yang dipantau. 

Lebih lanjut, Mira mengatakan ada empat hal yang dapat dilakukan secara bersama untuk peningkatan status badan publik menjadi informatif.

“Pertama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik perlu diperkuat karena dipundak berkala sesungguhnya keberhasilan implementasi Undang-Undang ini. Kedua, pimpinan badan publik pada setiap tingkatan harus memiliki persepsi yang sama akan pentingnya penciptaan budaya keterbukaan informasi,” jelasnya.

Ketiga, peningkatan praktek tata kelola data di setiap PPID dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan tata kelola data yang handal sebagai bahan dasar pelayanan informasi. “Dan keempat, peningkatan kapasitas SDM PPID dalam memanfaatkan teknologi digital,” sambung Mira.

Ketua KI NTB, Suaeb Qury menegaskan, 
sejalan dengan pesan dan amanat Presiden Republik Indonesia yang menekankan bahwa sudah saatnya masyarakat dan pemerintah menyesuaikan dan mengikuti arus tranformasi digital untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat, kemajuan teknologi yang menyertai dan menandai adanya kesungguhan bagi penyelenggara negara untuk berpihak pada orientasi kesejahteraan dan keadilan. 

"Penyampaian informasi harus disertai dengan komitmen dan keberpihakan program pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat", tegas Qury. (jm)

Ikhtiar Tingkatkan Kompetensi , PPID DP3AP2KB Prov. NTB Gelar Pelatihan Jurnalistik

Ikhtiar Tingkatkan Kompetensi , PPID DP3AP2KB Prov. NTB Gelar Pelatihan Jurnalistik

Posting: 03 Mei 2021 | Dibaca: 60 kali

Mataram - - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB terus berikhtiar memberikan pelayanan informasi publik secara massif dengan meningkatkan kemampuan seluruh stakeholder terkait agar dapat menyampaikan informasi yang berkualitas.

Hal ini disampaikan oleh Kepala DP3AP2KB Ir. Husnanidiaty Nurdin., MM bahwa banyak infromasi yang dapat disampaikan oleh PPID DP3AP2KB, seperti informasi tentang anak, lansia, difabel, perempuan, keluarga berencana dan sebagainya. Namun, untuk menyampaikan hal tersebut dibutuhkannya keahlian dalam bidang kepenulisan dan fotografer. 

Sehingga diadakannya Pelatihan Jurnalistik Bagi Pengelola PPID/Media DP3AP2KB Provinsi NTB Dan Anggota Perkumpulan Promotor Dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI) NTB yang berlangsung di Kantor DP3AP2KB dari tanggal 3 Mei hingga 6 Mei 2021.

“Kita tidak akan bisa menyampaikan jika kita tidak punya kemampuan dalam menulis, sehingga kami berinisitaif membuat pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan dalam kepenulisan dan fotografer” tutur Kadis DP3AP2KB.

Eny sapaan akrab Kadis DP3AP2KB berharap dengan diadakanya kegiatan ini agar PPID DP3AP2KB dapat memberikan informasi dengan baik dan benar. ”Mayarakat menjadi paham dan jika mereka membutuhkan informasi sudah tau dan kemana harus datang terkait perempuan dan anak,” jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pro. NTB Dr. Najamuddin Amy., MM selaku PPID Utama Prov. NTB sangat optimis dengan progress dari PPID DP3AP2KB. 

“Insya Allah tahun ini DP3AP2KB dapat predikat OPD Informatif dari 44 OPD baru 16 OPD yang informatif, targetnya tahun 2021 ini 100% semua informatif” tutur Kadis Komifotik NTB.

Najamuddin juga menghimbau agar seluruh PPID untuk tetap mengedepankan kolaborasi, kemitraan dan sinergitas guna mewujudkan Pelayanan informasi yang baik.

"Insya Allah kedepan kita semua dapat terus membantu masyarakat NTB untuk mendapat hak dan akses dalam infromasi publik sebaik – baiknya,” tutup Najamuddin saat membuka pelatihan. (ser, diskomifotikntb)

PPID, Sarana Efektif Pendukung Transformasi Digital

PPID, Sarana Efektif Pendukung Transformasi Digital

Posting: 26 Feb 2021 | Dibaca: 503 kali

Transformasi digital sebagai kebijakan strategis pemerintah pusat harus diterjemahkan hingga ke daerah. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) menjadi salah satu instrumen yang efektif jika pemda mampu memaksimalkan peran dan tugasnya, khususnya dalam mendukung serta menyiarkan berbagai kebijakan pembangunan daerah. 

Kepala Dinas Kominfotik Sumbawa, Rachman Ansori mengatakan, penyelenggaraan PPID di kabupaten Sumbawa berjalan cukup baik. Selain kanal informasi resmi melalui situs dan sosial media PPID Utama kabupaten Sumbawa, kanal seperti rumahinformasisamawa menjadi sarana penyebarluasan informasi di desa. Namun demikian, literasi media digital harus berjalan berdampingan.

"Kami mendukung langkah pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Kominfotik. Banyak sudah yang kami lakukan namun tetap mencari inovasi agar masyarakat melek informasi dan melek digital", ucap Rachman saat menerima kunjungan PPID Goes to Kabupaten /Kota, di Sumbawa Besar, Jumat (26/20).

Dalam hal ini, penguatan kompetensi masyarakat melalui KIM sangat dibutuhkan. Kegiatan seperti pemilihan Duta Internet Cerdas Kreatif dan Produktif (INCAKAP) maupun lomba penilaian PPID Desa / situs laman daring desa menjadi sarana meningkatkan literasi digital masyarakat selain penguatan kompetensi jurnalistik dalam menulis banyak hal tentang informasi potensi desa. Bahkan media audio seperti radio telah berkembang dalam multiplatform digital.

"Radio-radio kini berkembang sesuai perkembangan zaman dalam menyampaikan berita, kanal youtube, podcast, dan sebagainya kini menjadi sarana yang kekinian dan efektif" jelas Kadis. 

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfotik NTB, Iwan Sapta Taruna, SE menyampaikan bahwa kolaborasi antar PPID Provinsi dan Kabupaten /Kota dalam penyebarluasan informasi sangat penting, selain penguatan literasi digital di masyarakat.

"Masih ada informasi tentang program unggulan NTB yang belum tersosialisasikan dengan baik. Begitu pula dengan progress pelaksanaan program unggulan agar bisa sampai dan dirasakan masyarakat", ujar Kabid IKP ini. 

Dijelaskan Iwan, konektivitas informasi tentang program unggulan dalam enam visi misi NTB Gemilang seyogyanya dapat terpublikasi dengan baik. Begitupula sebaliknya,  program unggulan di kabupaten/ kota juga dapat terekspos dengan maksimal.

Salah satu nya dengan mengkolaborasikan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan PPID desa sebagai penyedia kanal informasi. KIM yang terdiri dari banyak kalangan seperti Pokdarwis, aktivis pemuda sampai pejabat desa dapat menjadi pandu digital sebagaimana yang diharapkan pemerintah pusat. Saat ini telah ada 5735 anggota KIM yang ada di desa dari 995 desa di NTB. 

"Intinya inovasi dan komitmen PPID dalam menyelenggarakan pelayanan informasi. Oleh karena itu, transformasi digital dalam hal penyebarluasan dan keterbukaan informasi menjadi tanggungjawab semua pihak" jelas Iwan. (jm/IKP@diskominfotik_ntb)