Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 dengan kualifikasi tertinggi sebagai Badan Publik Informatif, bersama 10 Provinsi lainnya se-indonesia. Tak tanggung-tanggung, NTB masuk menjadi 4 besar dengan nilai tertinggi setelah Pemprov Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan menggungguli Pemprov DI Aceh, Banten, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta dan Bali.

Penganugerahan di tengah pandemi covid-19 kali ini digelar secara daring dan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH.Ma'ruf Amin di Istana Wapres RI di Jakarta, Rabu 25 November 2020. Sementara itu Pemprov NTB diwakili langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Siti Rohmi Djalilah, didampingi Kadis Kominfotik NTB selaku Ketua PPID Utama Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH,  serta Ketua Komisioner KI - NTB, Ajeng Roslina Motimori. 

Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB, mengungkapkan rasa syukurnya karena NTB bisa dua tahun berturut-turut mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Informatif. Perempuan Inspiratif tersebut juga mengucapkan rasa terimakasihnya atas kerjasama yang luar biasa kepada KI NTB dan PPID Pemprov NTB hingga ke seluruh PPID pembantu yang ada di NTB.

"Ini capaian yang tidak mudah di saat kita dihadapkan pada bencana yang bertubi-tubi. Dari gempa hingga pandemi covid-19. Tapi kita telah buktikan kita bisa. Ini kerja yang luar biasa!" jelasnya. 

Kepala Dinas Kominfotik yang juga ketua PPID Utama Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH juga menjelaskan, Pemprov NTB juga menjadi satu-satunya Provinsi di Indonesia yang telah resmi terpilih menjadi bagian dari Global Open Government Partnership (OGP), sebuah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan tokoh masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan, inklusif, dan pemerintahan yang partisipatif. Sebagai anggota baru OGP, Pemprov NTB akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan anggota OGP lainnya untuk memajukan berbagai agenda "Open Government" dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya. 

"Ini membuktikan bahwa komitmen Gubernur Dr. Zul dan Wakil Gubernur Umi Rohmi dan didukung kolaborasi dan inovasi program keterbukaan informasi publik yang dijalankan Pemerintah Daerah bersama berbagai komponen masyarakatnya, diakui dan diapresiasi oleh komunitas Internasional," pungkas Gede.

Sementara itu, Ketua Komisioner KI - NTB, Ajeng Roslina Motimori mengungkapkan penganugerahan ini merupakan buah dari komitmen NTB untuk mewujudkan misi menjadi pemerintah yanh bersih dan melayani. Sejak awal pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, NTB berkomitmen kuat untuk menjadi pemerintah yang terbuka dan transparan. 

"Semoga tahun depan NTB bisa lebih maksimal lagi. Saya optimis tahun depan bisa mengalahkan Jawa Tengah," ujarnya. 

Sementara itu, Wakil Presiden Indonesia  KH.Ma'ruf Amin memberikan selamat kepada badan publik yang memperoleh kualifikasi sebagai badan publik informatif. Wapres berpesan teruslah bertahan dalam visi untuk menjaga dan mengembangkan kualitas pelayanan informasi publik agar semakin baik lagi. Kepada badan publik dengan kualifikasi menuju informatif, Wapres berpesan agar tahun depan seluruhnya memenuhi kualifikasi sebagai badan publik informatif. Sedangkan badan publik yang masih cukup, kurang, dan tidak informatif saya berpesan untuk sellau melakukan akselirasi dan perbaikan implementasi KIP dengan mengaplikasikan secara konsisten nilai2 transparansi akuntabilitas inovasi serta partosipasi kepada setiap aspek pelayanan informasi. 

"Dengan komitmen dan strategi yang tepat, saya yakin hal itu bisa diwujudkan," tandasnya. (ikp, @diskominfotikntb)