Breaking News

    <li><p><a href="#" title="" rel="bookmark"><span class=""></a></p></li>

HKIN 2021, KI Pastikan Pelayanan Informasi Tetap Berjalan di Era Pandemi Berita PPID

HKIN 2021, KI Pastikan Pelayanan Informasi Tetap Berjalan di Era Pandemi

Merayakan Hari Keterbukaan Informasi Publik 2021, Komisi Informasi memastikan pelayanan informasi publik tetap berjalan di era pandemi bahkan hingga ke desa dengan mengikuti perkembangan teknologi digital. 

"Komisi Informasi telah memastikan agar aplikasi atau sistem elektronik untuk pencegahan (surveilance) yang disusun pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat (interaktif) untuk mencegah terjadinya pengabaian atas hak kesehatan masyarakat", ujar Gede Narayana, Ketua KI Pusat dalam perayaan secara virtual, Selasa (04/05) di Jakarta yang diikuti pula oleh Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr Najamuddin Amy. 

Untuk itu, Gede Narayana mengatakan, MoU dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta BAKTI Kominfo untuk memastikan Hak Akses Informasi Masyarakat Desa terpenuhi demi mewujudkan Desa Aman, Damai dan Berkeadilan. “Melalui kerjasama ini diharapkan mampu mewujudkan Desa yang aman damai dan berkeadilan bagi masyarakat Desa,” katanya menjelaskan.

Ia meminta pula agar seluruh PPID badan publik tetap melakukan pelayanan informasi dengan memperhatikan hal-hal berikut ini: Memaksimalkan pelayanan informasi berbasis daring (online);
Menurutnya, jika pelayanan informasi tidak dapat dilakukan berbasis daring (online), badan publik wajib menerapkan dan mengedepankan kebijakan pembatasan jarak aman (jaga jarak), menggunakan alat pelindung diri (APD) dan protokol kesehatan lainnya sesuai petunjuk pemerintah dan/atau instansi kompeten lainnya; Memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan serta-merta berbasis daring (online), khususnya terkait layanan publik di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat Covid-19 berlangsung; dan memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan berbasis daring (online) atau media lainnya, khususnya terkait rencana kebijakan dan anggaran, rencana perubahan kebijakan dan anggaran, dan mekanisme partisipasi publik di badanpublik selama masa darurat kesehatan akibat Covid-19 berlangsung, dengan mempertimbangkan kebijakan pembatasan sosial dan pembatasan jarak aman (jaga jarak).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba mengatakan, keterbukaan informasi publik sangat relevan memanfaatkan teknologi digital. 

Kemajuan pesat teknologi digital dinilai dapat menghadirkan keuntungan tetapi juga bisa menjadi tantangan. “Di satu sisi, teknologi digital memungkinkan kita semua untuk beraktivitas dan berkarya terutama dalam masa pandemi. Tetapi, di sisi lain teknologi digital yang tidak bijak pemanfaatannya akan menghasilkan berbagai permasalahan seperti hoaks dan disinformasi. "Oleh karena itu, literasi digital yang baik sudah menjadi suatu keharusan, dan bukan lagi suatu pilihan,” jelasnya.

Dalam implementasi UU KIP lanjut Mira, masih banyak badan publik yang belum berstatus informatif. Merujuk pada data Komisi Informasi tahun lalu, dinyatakan bahwa baru 60 badan publik atau 17,4% yang mendapatkan kategori informatif, 34 badan publik atau 9,8% dengan kategori menuju informatif, selebihnya masih dalam kategori cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif dari 348 badan publik yang dipantau. 

Lebih lanjut, Mira mengatakan ada empat hal yang dapat dilakukan secara bersama untuk peningkatan status badan publik menjadi informatif.

“Pertama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik perlu diperkuat karena dipundak berkala sesungguhnya keberhasilan implementasi Undang-Undang ini. Kedua, pimpinan badan publik pada setiap tingkatan harus memiliki persepsi yang sama akan pentingnya penciptaan budaya keterbukaan informasi,” jelasnya.

Ketiga, peningkatan praktek tata kelola data di setiap PPID dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan tata kelola data yang handal sebagai bahan dasar pelayanan informasi. “Dan keempat, peningkatan kapasitas SDM PPID dalam memanfaatkan teknologi digital,” sambung Mira.

Ketua KI NTB, Suaeb Qury menegaskan, 
sejalan dengan pesan dan amanat Presiden Republik Indonesia yang menekankan bahwa sudah saatnya masyarakat dan pemerintah menyesuaikan dan mengikuti arus tranformasi digital untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat, kemajuan teknologi yang menyertai dan menandai adanya kesungguhan bagi penyelenggara negara untuk berpihak pada orientasi kesejahteraan dan keadilan. 

"Penyampaian informasi harus disertai dengan komitmen dan keberpihakan program pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat", tegas Qury. (jm)

Read more

Ikhtiar Tingkatkan Kompetensi , PPID DP3AP2KB Prov. NTB Gelar Pelatihan Jurnalistik Berita PPID

Ikhtiar Tingkatkan Kompetensi , PPID DP3AP2KB Prov. NTB Gelar Pelatihan Jurnalistik

Mataram - - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB terus berikhtiar memberikan pelayanan informasi publik secara massif dengan meningkatkan kemampuan seluruh stakeholder terkait agar dapat menyampaikan informasi yang berkualitas.

Hal ini disampaikan oleh Kepala DP3AP2KB Ir. Husnanidiaty Nurdin., MM bahwa banyak infromasi yang dapat disampaikan oleh PPID DP3AP2KB, seperti informasi tentang anak, lansia, difabel, perempuan, keluarga berencana dan sebagainya. Namun, untuk menyampaikan hal tersebut dibutuhkannya keahlian dalam bidang kepenulisan dan fotografer. 

Sehingga diadakannya Pelatihan Jurnalistik Bagi Pengelola PPID/Media DP3AP2KB Provinsi NTB Dan Anggota Perkumpulan Promotor Dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI) NTB yang berlangsung di Kantor DP3AP2KB dari tanggal 3 Mei hingga 6 Mei 2021.

“Kita tidak akan bisa menyampaikan jika kita tidak punya kemampuan dalam menulis, sehingga kami berinisitaif membuat pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan dalam kepenulisan dan fotografer” tutur Kadis DP3AP2KB.

Eny sapaan akrab Kadis DP3AP2KB berharap dengan diadakanya kegiatan ini agar PPID DP3AP2KB dapat memberikan informasi dengan baik dan benar. ”Mayarakat menjadi paham dan jika mereka membutuhkan informasi sudah tau dan kemana harus datang terkait perempuan dan anak,” jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pro. NTB Dr. Najamuddin Amy., MM selaku PPID Utama Prov. NTB sangat optimis dengan progress dari PPID DP3AP2KB. 

“Insya Allah tahun ini DP3AP2KB dapat predikat OPD Informatif dari 44 OPD baru 16 OPD yang informatif, targetnya tahun 2021 ini 100% semua informatif” tutur Kadis Komifotik NTB.

Najamuddin juga menghimbau agar seluruh PPID untuk tetap mengedepankan kolaborasi, kemitraan dan sinergitas guna mewujudkan Pelayanan informasi yang baik.

"Insya Allah kedepan kita semua dapat terus membantu masyarakat NTB untuk mendapat hak dan akses dalam infromasi publik sebaik – baiknya,” tutup Najamuddin saat membuka pelatihan. (ser, diskomifotikntb)

Read more

PPID, Sarana Efektif Pendukung Transformasi Digital Berita PPID

PPID, Sarana Efektif Pendukung Transformasi Digital

Transformasi digital sebagai kebijakan strategis pemerintah pusat harus diterjemahkan hingga ke daerah. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) menjadi salah satu instrumen yang efektif jika pemda mampu memaksimalkan peran dan tugasnya, khususnya dalam mendukung serta menyiarkan berbagai kebijakan pembangunan daerah. 

Kepala Dinas Kominfotik Sumbawa, Rachman Ansori mengatakan, penyelenggaraan PPID di kabupaten Sumbawa berjalan cukup baik. Selain kanal informasi resmi melalui situs dan sosial media PPID Utama kabupaten Sumbawa, kanal seperti rumahinformasisamawa menjadi sarana penyebarluasan informasi di desa. Namun demikian, literasi media digital harus berjalan berdampingan.

"Kami mendukung langkah pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Kominfotik. Banyak sudah yang kami lakukan namun tetap mencari inovasi agar masyarakat melek informasi dan melek digital", ucap Rachman saat menerima kunjungan PPID Goes to Kabupaten /Kota, di Sumbawa Besar, Jumat (26/20).

Dalam hal ini, penguatan kompetensi masyarakat melalui KIM sangat dibutuhkan. Kegiatan seperti pemilihan Duta Internet Cerdas Kreatif dan Produktif (INCAKAP) maupun lomba penilaian PPID Desa / situs laman daring desa menjadi sarana meningkatkan literasi digital masyarakat selain penguatan kompetensi jurnalistik dalam menulis banyak hal tentang informasi potensi desa. Bahkan media audio seperti radio telah berkembang dalam multiplatform digital.

"Radio-radio kini berkembang sesuai perkembangan zaman dalam menyampaikan berita, kanal youtube, podcast, dan sebagainya kini menjadi sarana yang kekinian dan efektif" jelas Kadis. 

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfotik NTB, Iwan Sapta Taruna, SE menyampaikan bahwa kolaborasi antar PPID Provinsi dan Kabupaten /Kota dalam penyebarluasan informasi sangat penting, selain penguatan literasi digital di masyarakat.

"Masih ada informasi tentang program unggulan NTB yang belum tersosialisasikan dengan baik. Begitu pula dengan progress pelaksanaan program unggulan agar bisa sampai dan dirasakan masyarakat", ujar Kabid IKP ini. 

Dijelaskan Iwan, konektivitas informasi tentang program unggulan dalam enam visi misi NTB Gemilang seyogyanya dapat terpublikasi dengan baik. Begitupula sebaliknya,  program unggulan di kabupaten/ kota juga dapat terekspos dengan maksimal.

Salah satu nya dengan mengkolaborasikan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan PPID desa sebagai penyedia kanal informasi. KIM yang terdiri dari banyak kalangan seperti Pokdarwis, aktivis pemuda sampai pejabat desa dapat menjadi pandu digital sebagaimana yang diharapkan pemerintah pusat. Saat ini telah ada 5735 anggota KIM yang ada di desa dari 995 desa di NTB. 

"Intinya inovasi dan komitmen PPID dalam menyelenggarakan pelayanan informasi. Oleh karena itu, transformasi digital dalam hal penyebarluasan dan keterbukaan informasi menjadi tanggungjawab semua pihak" jelas Iwan. (jm/IKP@diskominfotik_ntb)

Read more

PPID LHK Prov NTB, Berikhtiar Terus Edukasi Program Zero Waste kepada Masyarakat Berita PPID

PPID LHK Prov NTB, Berikhtiar Terus Edukasi Program Zero Waste kepada Masyarakat

Mataram - - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB berikhtiar terus memberikan berbagai pelayanan informasi terbaik kepada masyarakat. Berbagai program unggulan yang diampu juga terus di dengungkan baik melalui Website dan media sosial ppid dinas LHK Provinsi NTB, mulai dari program unggulan NTB Hijau, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggul, Industri Persampahan hingga program NTB Zero Waste. 

Mewakili Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Program, H. Sudirman, S.ST., M.Ling menyatakan bahwa program NTB Zero Waste menjadi salah satu program yang paling populer ditengah masyarakat. Namun, hingga kini masih banyak warga yang masih keliru dalam mendeskripsikan apa itu "zero waste". Hal ini menjadi tugas PPID LHK untuk mengedukasi masyarakat meluruskan maksud dari  " Zero waste" yang di harapkan. 

"Zero Waste tidak bisa diterjemahkan langsung artinya menjadi Nol Sampah. Zerowaste adalah diksi untuk sebuah gerakan, sebuah ide gaya hidup, lifestyle yang dilakukan masyarakat untuk hidup sehat, mendorong siklus reuse, reduce, recycle (3R) " ujar Sudirman panggilan akrabnya, saat menerima kunjungan dan silaturahim PPID Utama Provinsi NTB, Jum’at (19/2) bertempat di Ruang Rapat Dinas LHK Provinsi NTB. 

Dijelaskan Sudirman, dengan zero Waste, masyarakat diharapkan memiliki kepekaan, kepedulian dan mampu menerapkan gaya hidup cinta lingkungan dengan memanfaatkan kembali barang yang masih layak, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai (3R). "Masyarakat diharapkan dapat menerapkan 3R dalam kehidupan sehari - hari. Zero Waste bukan berarti tidak ada sampah sama sekali, namun berusaha meminimalisir sampah sebisa mungkin. Ini yang coba terus kami edukasi "jelas Sudirman. 

Sudirman juga mengajak masyarakat untuk mendapatkan rujukan informasi yang" shahih" di laman website Dinas LHK Provinsi NTB yaitu dislhk.ntbprov.go.id. dan sosial media resmi Dinas LHK. Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan aplikasi "Lestari" guna mengedukasi masyarakat dalam melakukan pengolahan sampah, didalamnya terdapat berbagai fitur antara lain fitur Panduan, Lokasi, Agenda, Data Sampah, Sarpras dan Pengaduan. 

"Aplikasi “Lestari” dapat diakses oleh masyarakat dengan mengakses website lestari.ntbpro.go.id" tutup Sudirman. 

Sebelumnya, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfotik NTB, Iwan Sapta Taruna, SE dalam silaturahmi kali ini menyampaikan bahwa akan terus mengajak seluruh PPID disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat responsif, tanggap dan siap melayani setiap permohonan informasi masyarakat. 

"Silaturahmi dan koordinasi ini akan terus kami lakukan ke seluruh PPID OPD dan memastikan berbagai program unggulan dan strategis Provinsi NTB di publikasikan kepada masyarakat" tutur Iwan, yang juga menjabat Kepala Sekretariat PPID Utama Provinsi NTB ini. (sherl/IKP@diskominfotik_ntb)

Read more

Bantu OPD Sebarluaskan Program Unggulan, PPID NTB Kunjungi Disnakeswan Berita PPID

Bantu OPD Sebarluaskan Program Unggulan, PPID NTB Kunjungi Disnakeswan

Tim Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat melakungan kunjungan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Kunjungan kali ini untuk membantu PPID pembantu di setiap badan publik atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat menyebar luaskan program unggulannya kepada masyarakat secara lebih intens. Hal tersebut disampaikan Iwan Sapta Taruna selaku Kepala Sekretariat PPID NTB.

“Selain untuk mempererat tali silaturami, kami PPID NTB mendatangi OPD satu persatu untuk duduk bersama dan membahas permasalahan penyebaran informasi, kelembagaan PPID pembantu, Sumber Daya Manusia yang dimiliki setiap PPID Pembantu, Keberpihakan Anggaran, sarana dan prasarana pendukung kegiatan dan mencari solusi bersama,” jelas Iwan Sapta Taruna yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) pada Dinas Kominfotik NTB.

Hal tersebut dilakukan tambah Iwan, sebagai upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani sesuai visi misi NTB Gemilang serta meningkat performance keterbukaan informasi badan publik.

Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain, memberikan apresiasi yang sangat baik atas kunjungan PPID Provinsi NTB.

Disnakeswan NTB memiliki komitmen yang tinggi untuk terus menyebarkan informasi seputar program yang diemban Disnaskeswan NTB. “Kami selalu berusaha menyampaikan dan menyajikan informasi pelaksanaan program unggulan kami baik melalui media sosial maupun website yang kami miliki,” tuturnya.

Iskandar juga mengapresiasi PPID utama yang bersedia membantu PPID Pembantu terhadap permasalahan yang tengah dihadapi. Kedepan PPID utama dapat terus mendampingi dan memberikan pelatihan-pelatihan agar PPID pembantu dapat lebih baik dari waktu ke waktu, harap iskandar.(IKP/diskominfotikntb)

Read more

PPID NTB Kunjungi Distanbud, KIHT Harus Digaungkan Lebih Luas Berita PPID

PPID NTB Kunjungi Distanbud, KIHT Harus Digaungkan Lebih Luas

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong agar program unggulan Pemerintah Provinsi NTB bisa ditahu masyarakat luas. 

Salah satunya adalah program teranyar Bea Cukai Mataram dan Pemprov NTB, yakni Kawasan Industri Hasil Tembakau.
 “Kami ingin agar program-program unggulan yang bagus-bagus bisa ditahu masyarakat luas, seperti program KIHT ini,” jelas Iwan Sapta Taruna, Kepala Sekertariat PPID NTB saat mengunjungi Distanbud, Senin (15 Februari 2020).

Ir. H. Prihatin Haryono, M.Si, Sekertaris Distanbud NTB, yang menyambut kedatangan tim PPID NTB pada kesempatan tersebut menjelaskan terkait program KIHTNTB. 

Pembentukan kawasan indutri tersebut juga untuk merangkul pengusaha kecil baik Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Industri Kecil Menengah (IKM). Sehingga nantinya tidak tertarik untuk masuk ke industri rokok ilegal.

Dibangunnya KIHT yang akan diikuti oleh Pabrik Rokok milik NTB sendiri tersebut juga merupakan salah satu upaya mewujudkan industrialisasi NTB.

Pembangunan KIHT ini akan dadakan di daerah Paok Motong dengan luas sekitar 1,5 hektare dan direncanakan bisa rampung tahun ini.

“Sebelumnya kami sudah study banding di Kudus untuk mempelajari lebih dalam terkait KIHT. Tentunya kami akan membangun KIHT yang bernafaskan NTB,” tandasnya. (novita, diskominfotikntb)

Read more

PPID Goes to OPD, Diskominfotik NTB Perkuat Sinergi dan Pelayanan Informasi Berita PPID

PPID Goes to OPD, Diskominfotik NTB Perkuat Sinergi dan Pelayanan Informasi

Mataram – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi NTB memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam mengumpulkan, memelihara informasi, dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi dan masyarakat luas. Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi antara PPID Utama dan Pembantu (Perangkat Daerah) lingkup pemerintah provinsi NTB sangat penting perannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.

Untuk itu, Diskominfotik Provinsi NTB selaku PPID Utama menggagas PPID goes to OPD sebagai langkah nyata dan “jemput bola”, dengan memberikan sosialisasi, edukasi, dan problem-solving untuk PPID Pembantu.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim dan mendengarkan langsung kendala – kendala yang dialami OPD dalam pelayanan informasi. Sehingga, kita bisa mencari solusi dalam peningkatan pelayanan informasi ke depannya, khususnya peran PPID dalam menggalakkan program unggulan dan strategis NTB” ungkap Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP), Iwan Sapta Taruna, SE, Selasa (10/2) saat PPID goes to OPD ke Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan Provinsi NTB.

Dalam sosialisasi ini, Kabid IKP yang akrab disapa Iwan ini juga berharap agar PPID OPD dapat terus konsisten dalam mengunggah berbagai informasi untuk di akses oleh masyarakat, mulai dari informasi berkala, serta merta, dan juga tersedia setiap saat.
“Kami berharap OPD dapat menyediakan informasi publik yang maksimal bagi masyarakat. Minimal dalam situs resminya tersedia informasi seperti profil pimpinan, rencana kerja dan anggaran, laporan kinerja, surat edaran, dokumentasi kegiatan, hingga regulasi atau aturan yang dibutuhkan masyarakat untuk pengembangan dirinya” tutup Iwan.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTB yang diwakili Kasubag Program, Ulfa Juniwanti, menyampaikan beberapa kendala yang dialami. Antara lain, keterbatasan SDM, dan minimnya pengetahuan tentang pengelolaan PPID. “Kami sangat mengapresiasi Diskominfotik yang mau berkunjung dan mendengarkan kendala – kendala untuk diselesaikan bersama” ucap Ulfa.

Read more

GUBERNUR APRESIASI GERAK CEPAT TIM NTB CARE Berita PPID

GUBERNUR APRESIASI GERAK CEPAT TIM NTB CARE

Mataram -- Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan oleh Tim NTB Care dalam menjawab aduan dan masukan, baik itu melalui Facebook maupun aplikasi NTB Care yang dikelola langsung oleh Dinas Kominfotik Provinsi NTB.

Dalam akun pribadi milik Dr.Zulkieflimansyah, Bang Zul sapaan akrabnya memposting kinerja cepat Tim NTB Care bersama OPD terkait dan stakeholder lainya dalam menangani salah satu  anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) kategori anak terlantar.

Read more

15 Perangkat Daerah Raih Kategori Informatif pada Anugerah KIP NTB 2020 Berita PPID

15 Perangkat Daerah Raih Kategori Informatif pada Anugerah KIP NTB 2020

Mataram – Sebanyak 15 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB meraih kategori Badan Publik Informatif dalam  Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) NTB tahun 2020. 

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalillah, M.Pd., yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi capaian perangkat daerah yang sukses meraih kategori Informatif. 

”Ini mengukuhkan bahwa Nusa Tenggara Barat memang betul-betul menjadi provinsi yang terbuka dari sisi informasi,” puji Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Rohmi dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB tahun 2020, bertempat di Gedung Graha Bhakti Praja, Senin (7/12). 

15 Perangkat Daerah yang meraih kategori Informatif tersebut antara lain : Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), RSJ Mutiara Sukma, Bappeda, Dinas Penanaman Modal-PTSP, Dinas Sosial, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Rumah Sakit HL.Manambai Abdulkadir.

Read more

Inovasi dan Kolaborasi, Bawa NTB Jadi Pemprov Informatif 2020 Berita PPID

Inovasi dan Kolaborasi, Bawa NTB Jadi Pemprov Informatif 2020

Mataram - Inovasi dan Kolaborasi keterbukaan informasi yang dihadirkan Pemprov NTB berbuah manis. Pemprov NTB dinobatkan sebagai pemerintah provinsi (Pemprov) berkualifikasi informatif tahun 2020 oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Rabu (25/11) lalu.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik NTB, Iwan Sapta Taruna, SE berkomitmen bahwa Pemprov NTB selalu berikhtiar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tentunya dengan berbagai produk pelayanan informasi yang dihadirkan. 

"NTB sebagai badan publik senantiasa mengedepankan kolaborasi serta inovasi pada produk - produk pelayanan informasi publik. Kita berkomitmen penuh untuk terbuka dan hadir untuk masyarakat" ujar Iwan, yang ditemui usai kegiatan Hari Ikan Nasional, di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Kamis (26/11).

Dijelaskan Iwan, Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah terkenal aktif di sosial media, sehingga perangkat daerah juga terpacu dalam menyebarluaskan informasi pembangunan NTB. Hal tersebut mencerminkan misi NTB yang terus berusaha untuk menjadi daerah yang bersih dan melayani dengan menerapkan prinsip Good Governance. 

"Gubernur kita mencontohkan sosial media bisa digunakan sebagai wadah untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya dan berinteraksi melayani masyarakat dengan cepat" tutur Iwan.

Dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020, Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kepada seluruh 348 (tiga ratus empat puluh 
delapan) Badan Publik se Indonesia. 
Tahapan monev dimulai tahapan sosialisasi, monitoring hingga evaluasi kepada semua badan publik dengan menggunakan
kuesioner. Terkait kuesioner tersebut terdapat beberapa indikator seperti, pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); dan Pengumuman Pelayanan dan penyediaan, Informasi Publik sehingga informasi publik, dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, dengan maksud agar masyarakat merasakan manfaat dari adanya Keterbukaan Informasi Publik. 

Dalam penilaian oleh Komisi Informasi Pusat, Provinsi NTB memiliki berbagai inovasi dan layanan informasi publik diantaranya NTB Care, NTB Satu Data, SIAGA dan SIP Posyandu. NTB Care Aplikasi Mobile yang menjadi mata, telinga dan tangan Pemerintah Provinsi NTB untuk menangkap, memahami dan merespon pengaduan masyarakat, NTB Satu Data adalah Sistem Data Terbuka yang menyediakan data resmi Pembangunan NTB yang dihimpun dari berbagai sumber, SIAGA menjadi aplikasi mitigasi dan edukasi kebencanaan Dan SIP Posyandu adalah sebuah aplikasi yang mengintegrasikan data posyandu dan kesehatan hingga ke desa-desa di NTB.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB Dr. Sitti Rohmi Djalilah mengungkapkan rasa syukurnya karena NTB bisa kembali mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Informatif. Ummi Rohmi panggilan akrabnya mengucapkan rasa terimakasihnya atas kerjasama yang luar biasa kepada KI NTB dan PPID Pemprov NTB hingga ke seluruh PPID pembantu yang ada di NTB.

"Ini capaian yang tidak mudah di saat kita dihadapi bencana yang bertubi-tubi. Dari gempa hingga pandemi covid-19. Tapi kita telah buktikan kita bisa. Ini kerja yang luar biasa!" jelasnya usai menerima penghargaan, Rabu (25/11).

Selain Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020, berbagai inovasi dan kebulatan tekad untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, mengantarkan Provinsi NTB mendapatkan pujian dari komunitas Internasional, Global Open Government Partnership (OGP) di Washington, DC.

Kolaborasi Program pengembangan Open Government tersebut yang dilakukan di NTB sendiri senantiasa mendapat dukungan dari unsur pimpinan daerah, yakni Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah. Dinas Kominfotik NTB berperan sebagai koordinator dalam perencanaan dan pelaksanaan program bekerja sama dengan 45 perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Komisi Informasi  Daerah dan Komisi Penyiaran Daerah juga memperkuat dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan menjamin kualitas informasi di media. (ikp, @diskominfotikntb)

Read more

Lagi! NTB Raih Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2020 Berita PPID

Lagi! NTB Raih Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2020

Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 dengan kualifikasi tertinggi sebagai Badan Publik Informatif, bersama 10 Provinsi lainnya se-indonesia. Tak tanggung-tanggung, NTB masuk menjadi 4 besar dengan nilai tertinggi setelah Pemprov Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan menggungguli Pemprov DI Aceh, Banten, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta dan Bali.

Penganugerahan di tengah pandemi covid-19 kali ini digelar secara daring dan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH.Ma'ruf Amin di Istana Wapres RI di Jakarta, Rabu 25 November 2020. Sementara itu Pemprov NTB diwakili langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Siti Rohmi Djalilah, didampingi Kadis Kominfotik NTB selaku Ketua PPID Utama Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH,  serta Ketua Komisioner KI - NTB, Ajeng Roslina Motimori. 

Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB, mengungkapkan rasa syukurnya karena NTB bisa dua tahun berturut-turut mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Informatif. Perempuan Inspiratif tersebut juga mengucapkan rasa terimakasihnya atas kerjasama yang luar biasa kepada KI NTB dan PPID Pemprov NTB hingga ke seluruh PPID pembantu yang ada di NTB.

"Ini capaian yang tidak mudah di saat kita dihadapkan pada bencana yang bertubi-tubi. Dari gempa hingga pandemi covid-19. Tapi kita telah buktikan kita bisa. Ini kerja yang luar biasa!" jelasnya. 

Kepala Dinas Kominfotik yang juga ketua PPID Utama Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH juga menjelaskan, Pemprov NTB juga menjadi satu-satunya Provinsi di Indonesia yang telah resmi terpilih menjadi bagian dari Global Open Government Partnership (OGP), sebuah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan tokoh masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan, inklusif, dan pemerintahan yang partisipatif. Sebagai anggota baru OGP, Pemprov NTB akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan anggota OGP lainnya untuk memajukan berbagai agenda "Open Government" dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya. 

"Ini membuktikan bahwa komitmen Gubernur Dr. Zul dan Wakil Gubernur Umi Rohmi dan didukung kolaborasi dan inovasi program keterbukaan informasi publik yang dijalankan Pemerintah Daerah bersama berbagai komponen masyarakatnya, diakui dan diapresiasi oleh komunitas Internasional," pungkas Gede.

 

Sementara itu, Ketua Komisioner KI - NTB, Ajeng Roslina Motimori mengungkapkan penganugerahan ini merupakan buah dari komitmen NTB untuk mewujudkan misi menjadi pemerintah yanh bersih dan melayani. Sejak awal pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, NTB berkomitmen kuat untuk menjadi pemerintah yang terbuka dan transparan. 

"Semoga tahun depan NTB bisa lebih maksimal lagi. Saya optimis tahun depan bisa mengalahkan Jawa Tengah," ujarnya. 

 

Sementara itu, Wakil Presiden Indonesia  KH.Ma'ruf Amin memberikan selamat kepada badan publik yang memperoleh kualifikasi sebagai badan publik informatif. Wapres berpesan teruslah bertahan dalam visi untuk menjaga dan mengembangkan kualitas pelayanan informasi publik agar semakin baik lagi. Kepada badan publik dengan kualifikasi menuju informatif, Wapres berpesan agar tahun depan seluruhnya memenuhi kualifikasi sebagai badan publik informatif. Sedangkan badan publik yang masih cukup, kurang, dan tidak informatif saya berpesan untuk sellau melakukan akselirasi dan perbaikan implementasi KIP dengan mengaplikasikan secara konsisten nilai2 transparansi akuntabilitas inovasi serta partosipasi kepada setiap aspek pelayanan informasi. 

"Dengan komitmen dan strategi yang tepat, saya yakin hal itu bisa diwujudkan," tandasnya. (ikp, @diskominfotikntb)

Read more