PPID NTB

KUNKER KE NTB, MENSOS SANTUNI KORBAN KECELAKAAN TAMBANG

KUNKER KE NTB, MENSOS SANTUNI KORBAN KECELAKAAN TAMBANG

Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Idrus Marham melakukan kunjungan kerja di Provinsi NTB, Kamis, 21/6/2018, dengan agenda memberikan santunan kepada para korban kecelakaan tambang di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.


Tiba di lokasi, Mensos disambut Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Pejabat Sementara Bupati Lombok Barat, H. L. Saswadi beserta pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat yang telah tiba terlebih dahulu di lokasi. Mensos dan Gubernur kemudian langsung menemui tiga korban kecelakaan tambang yang sedang mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Sekotong.

Dalam kunjungannya Mensos RI dan Gubernur NTB melihat secara langsung dan berdialog dengan para korban yang masih mendapatkan perawatan di Puskesmas Sekotong. Dalam dialog yang berlangsung singkat tersebut, Mensos mengingatkan kepada para korban untuk tidak lagi melakukan aktivitas penambangan, selain ilegal juga sangat berbahaya bagi keselamatan para penambang. “Setelah ini jangan lakukan lagi aktivitas penambangan ya, lihat anak, lihat istri tercinta ya,” ujar pria kelahiran Sulawasi Selatan tersebut.

Menurut data, jumlah penambang yang mengalami kecelakaan sebanyak 13 orang, 7 orang meninggal dunia, 4 orang mengalami keracunan gas dan mendapatkan perawatan di Puskesmas dan 1 orang di rujuk ke Rumah Sakit Lombok Barat, sedangkan 2 orang lainnya selamat.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Mensos  menyerahkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 2.500.000 dan paket sembako kepada masing-masing korban yang sedang di rawat di Puskesmas Sekotong. Selain itu, Mensos juga memberikan santunan kepada keluarga ahli waris tujuh korban kecelakaan tambang yang meninggal dunia. 

Masing-masing ahli waris korban mendapatkan santunan sebesar Rp 15.000.000 dan paket semabako yang diserahkan langsung oleh Mensos RI, Gubernur NTB, PJS Bupati Lobar, Dandim Lobar dan Kapolres Lobar.

Di samping itu, ketujuh keluarga ahli waris korban juga diusulkan untuk mendapatkan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), dengan besaran dana Rp 1.800.000 per tahun, sedangkan untuk menjamin pendidikan anak keluarga korban akan dimasukkan dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Mensos dalam arahannya menyampaikan ucapan belasungkawa dan duka citanya atas nama pemerintah pusat kepada keluarga korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan tambang di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat itu. “Atas nama presiden Jokowi saya sampaikan ucapan bela sungkawa dan duka cita kepada keluarga korban," ujarnya.

Ia berharap peristiwa kecelakaan tambang ini merupakan yang terakhir. Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten untuk melakukan penutupan area penambangan tradisional tersebut. Setelah dilakukan penutupan lanjutnya, pemerintah dan aparat juga diminta untuk terus melakukan pemantauan dan sosisalisasi secara terus menerus kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivutas penambangan secara illegal di tempat tersebut. “Saya minta pemerintah dan aparat untuk memantau dan mensosialisaikan kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan lagi di tempat tersebut”, pintanya.

Ke depan Idrus berharap, jika ada perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan eksploitasi tambang di kawasan tersebut, ia menghimbau agar perusahaan tersebut membuat komitmen untuk mengakomodir warga lokal sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut, tentu sesuai dengan tingkatan kemampuannya.

Sementara itu, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat diwawancarai awak media mengatakan, peristiwa kecelakaan tambang tradisional di Sekotong tersebut harus menjadi yang terakhir. “Tidak boleh ada lagi aktivitas tambang disekitar yang akhirnya memakan korban seperti ini”, tegasnya.

Untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi, pemerintah akan menutup seluruh area tambang dan akan terus dilakukan pemantauan serta sosialisasi agar masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas penambangan di tempat tersebut.

Sebagai langkah pengganti dari aktivitas masyarakat yang melakukan penambangan, kedepan Pemerintah Provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Lobar sampai kepada tingkat desa, agar dibuat program strategis sebagai pengganti aktivitas keseharaian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, seperti bertani dan beternak. “Dari para korban yang saya tanyakan tadi ternyata mereka juga selain menambang, mereka juga menanam jagung, kacang dan beternak, program-program inilah yang ingin kita berikan kepada mereka agar tidak kemabali melakukan aktivitas tambang yang membahayakan ini”, pungkas Gubernur yang akrab disapa TGB.

Sekretariat : Jl. Udayana No. 14 Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (Kantor Dinas Kominfotik Prov. NTB)
Unit Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Gedung Kemitraan, Jalan Udayana No. 14, Kota Mataram
MAPS
KONTAK
(0370) 644264 / 645294
Fax (0370) 644264
POLLING

Bagaimana menurut Anda Pelayanan Informasi & Dokumentasi PPID Provinsi NTB?

Copyright 2024. All Rights Reserved by DISKOMINFOTIK NTB.