Plt. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, A.P., M.Si., bersama Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB menerima kunjungan Komisi Informasi Provinsi Aceh, Rabu (20/07).

Baiq Nelly sapaan akrab Kadis Kominfotik, menyampaikan komitmen Provinsi NTB untuk tetap menjadi badan publik informatif. Salah satunya dengan melakukan asistensi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB. 

"Ujung tombak informasi pembangunan pemerintah daerah itu ada di PPID. Karena sebagus apapun program pemerintah bila tidak tersampaikan ke masyarakat dengan baik dan benar tidak ada artinya," tegasnya.

Ditambahkan Nelly, keterbukaan informasi atau penyampaian informasi ini tidak mudah karena tidak semua ASN itu memiliki kesadaran pentingnya penyampaian informasi.

Kedepannya, Diskominfotik bersama KI akan terus bersinergi dan berkalaborasi dalam meningkatkan lagi peran PPID di masing-masing perangkat daerah agar lebih dimasifkan. Sehingga kesadaran akan peran penting mereka menentukan informasi daerah di Nasional.

Pada kesempatan sebelumnya, Ketua KI NTB, Suaib Quri, mengatakan peningkatan keterbukaan informasi publik dalam beberapa tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. 

Salah satu kunci keberhasilannya adalah dengan pola asistensi PPID perangkat daerah yang dilakukan oleh PPID Utama Pemprov NTB. Fungsi asistensi ini adalah untuk melakukan review mengapa tidak informatif, cukup informatif dan informatif.

"Artinya sebelum menuju kegiatan monev dilakukan ada peran yang dilakukan oleh PPID utama," ungkap Ketua KI NTB.

Terkait peringkat NTB di Nasional, NTB peringkat ketiga setelah Provinsi Aceh tahun 2021 dalam anugrah keterbukaan informasi publik sebagai provinsi informatif.

Sementara itu, Ketua KI Provinsi Aceh, Arman Fauzi, menyampaikan terima kasih atas penyambutan yang hangat pada pagi ini bisa diterima dengan baik.

"Luar biasa, silaturahmi pagi ini karena kita melihat positif di NTB ini strateginya dalam meningkatkan badan publik kabupaten kota sudah mencapai 60 persen,"

Sehingga ini menjadi tantangan bagi Aceh, untuk memperkuat komitmen dan kapasitas dari masing-masing OPD. 

"Apa yang dilakukan disini kita akan coba mereplika di Aceh. Sehingga kualitas keterbukaan informasi publik dapat lebih masif di PPID OPD dan kabupaten kota serta badan publik lainnya," pungkasnya. (san/irfan/diskominfotik)

Mataram—Dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkup Perangkat Daerah Pemrov NTB, Dinas Kominfotik Provinsi NTB menyelenggarakan Asistensi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Aula Diskominfotik NTB, Rabu, (20/7).

Pada kesempatannya, Plt. Kepala Dinas Kominfotik NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., menyampaikan agar seluruh perangkat daerah melalui PPIDnya masing-masing agar dapat memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat.

“Saya ingin seluruh perangkat daerah agar memberikan Informasi yang berkualitas, lengkap dan terbuka kepada masyarakat. Dan hal itu merupakan tanggung jawab PPID,”ucapnya.

Lanjutnya, PPID juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan program-program pemerintah kepada masayarakat dengan tujuan masyarakat mengetahui kegitan apa saja yang ada di setiap perangkat daerah.

“Jika program-program di setiap perangkat daerah tidak mampu disampaikan ke masyarakat dengan baik dan lengkap, maka program-program tersebut tidak akan optimal dan maksimal,” ujarnya.

Diakhir sambutannya, Nelly berharap agar seluruh perangkat daerag di lingkup Pemrov NTB dalam Monev Ketebukaan Informasi Tahun 2022 mendapat kategori Informatif.

“Tentu keinginan kami seluruhnya informatif. Jika NTB Informatif secara nasional maka seluruh perangkat daerah lingkup Pemrov NTB juga harus Informatif,” tutupnya. 

Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB,  Sansuri, mengungkapkan terdapat perubahan dalam cara penilaian KI dalam Monev Tahun 2022. Hal ini terjadi karena sudah melonggarnya kasus Covid-19 di daerah NTB.

“Terdapat perubahan, jika kemarin dengan mengirim video presentasi mengenai PPIDnya masing-masing, ditahun ini kami seluruh jajaran KI akan mengunjungi langsung perangkat daerah tersebut sehingga kami harap terdapat perubahan signifikan dengan cara baru tersebut,” terangnya.

Kegiatan Asisitensi PPID sendiri dimulai pada tanggal 20 Juli hingga 22 Juli Tahun 2022, dihadiri langsung oleh seluruh perangkat daerah lingkup Pemrov NTB. (bayu/irfan/diskominfotikntb)

MATARAM – Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Pemprov NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, M.M., mengatakan bahwa target utama dari penyelenggaraan keterbukaan informasi publik tahun 2021 ini adalah seluruh Badan Publik lingkup Pemprov NTB mendapatkan kualifikasi Informatif.

“Karena itu sebelum Monev dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi NTB kita awali dengan pra monev di tingkat PPID Utama,” kata Bang Najam sapaan akrab Kadis Kominfotik NTB ini pada hari kedua pelaksanaan Asistensi PPID seluruh OPD Provinsi NTB, Selasa (15/6/2021).

Karena itu berbagai ikhtiar dilaksanakan agar 9 Badan Publik (OPD) kurang informatif, 14 OPD Cukup Informatif, 6 OPD Menuju Informatif di tahun 2020 lalu bisa seluruhnya kualifikasi Informatif pada tahun ini. Salah satunya dengan menggelar Asistensi PPID bagi seluruh OPD Provinsi NTB.

Kadis Kominfotik menilai, status informatif bagi PPID Pelaksana di setiap OPD sangatlah penting artinya. Tidak hanya sekedar mengejar target dan juara, namun keberadaannya sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan informasi yang diinginkannya agar bisa terpenuhi.

“Jadi dengan kondisi saat ini di beberapa Badan Publik yang belum informatif harus mulai membenahi diri untuk memenuhi instrumen dan indikator penilaian yang dianggap masih kurang untuk diperbaiki di masing-masing OPD,” kata Najamuddin.

Pada kesempatan tersebut Komisioner Komisi Informasi NTB Bidang Kelembagaan, Samsuri, menyampaikan pemaparan tentang begitu strategisnya lembaga PPID.

Menurutnya, NTB sangat diperhitungkan di tingkat nasional dalam pengelolaan informasi. Karena itu predikat baik ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk secara bersama-sama sebagai pelaksanaan UU No.14/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Asistensi ini penting agar kita mengetahui kekurangan Badan Publik yang belum masuk katagori Informatif untuk sama-sama diperbaiki. Kita ingin sesuai hajat bersama agar semua Badan Publik kita di NTB bisa informatif,” kata Samsuri.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan strategi untuk memudahkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Berbagai aplikasi digembleng Diskominfotik NTB demi turut mewujudkan visi NTB Gemilang dengan misi bersih dan melayani dan keterbukaan informasi

Diskominfotik NTB sendiri telah melahirkan berbagai program aplikasi di antaranya, aplikasi “Lestari” di Dinas LHK Provinsi NTB, SIP Posyandu di DPMD Dukcapil, Desa Siaga di BPBD,  Silamo di BPKAD, Simanis di Disperind NTB. Serta, NTB Care dan NTB Satu Data yang berada di garda terdepan dalam pelayanan publik. 

“Selain itu di Diskominfotik sendiri terdapat program aplikasi “NTB Care” dan “NTB Satu Data”.

"Alahmadulillah saat ini tengah dilaksanakan kompetisi inovasi yang dilaksanakan Kemendagri dimana  ada 13 inovasi yang sedang masuk kompetisi. Seperti NTB Care masuk dalam nilai kematangan 190 dan menjadi nomor urut satu dari 13 Inovasi yang sedang dilombakan, nomor dua Si Lapor di Dinas Perhubungan dan Nomor tiga NTB Satu Data,” kata Kadis Diskominfotik NTB Dr. Najamudin Amy bersama pejabat struktural eselon III dan IV dihadapan Wagub NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah di Aula Pendopo Wagub NTB, Senin (7/6/2021). 

Selain itu lanjut Bang Najam, sapaan akrab Kadis, aplikasi NTB Care, NTB Satu Data  dan Digitalisasi adalah satu cara Diskominfotik NTB 

Dalam program Digitalisasi ini juga, kata Kadiskominfotik, sebelumnya dikenal program Kampung Media. Saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dan bekerjasama sama dengan salah satu Dirjen di kementerian Kominfo yakni program “Kampung Digital”.

"Kampung Digital ini ke depannya tidak hanya berada di sekitar KEK Mandalika, namun juga akan ada di seluruh kabupaten/kota. Diantaranya melakukan pendekatan agar bisa disiapkan desa-desa wisata, revitalisasi Posyandu agar bisa masuk di Big Data dan Digitalisasi,” ujarnya. 

Selain itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya Diskominfotik NTB terbagi menjadi 4 bidang yakni Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP), Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi (PTIK), Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dan Bidang Statistik.

Di bidang IKP menangani tupoksi diantaranya kerjasama media seperti Forum Pimpinan Redaksi, Temu Organisasi konprensi pers, Bakohumas yang akan dihidupkan kembali baik intansi vertikal dan intansi Pemprov NTB dan kabupaten/kota.

Dikatakan untuk PPID Utama, kondisi hingga saat ini terdapat 15 % PPID Informatif, 35 % menuju informatif. Targetnya dalam bulan ini 60 % OPD bisa Informatif.

"Namun setelah dilakukan klinis diharapkan 100 % 35 OPD ke depannya bisa Informatif. Sebelum Komisi Informasi (KI) melakukan Monev kita terlebih dahulu akan melakukan pra monev agar nantinya OPD tersebut bisa informatif 100 %,” kata Bang Najam.

Selain itu juga Kadis menyatakan, Kominfotik NTB juga menggelar “Bincang Gemilang” yang dilaksanakan secara hybrid, virtual dan secara langsung di Diskominfotik terkait dengan program-program strategis dan program unggulan ataupun isu-isu strategis yang tengah berkembang di NTB. 

Di bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Kadis Diskomintik NTB menyebut keamanan informasi jarang disentuh padahal ini sangat penting. Jika menunggu pelabelan dari pusat terlalu lama.

Namun setelah dilakukan validasi dan cek fakta bisa dimasukkkan Computer Security Insident (C-SIRTE) untuk mengecek keamanan informasi yang bisa diintegrasikan dengan NTB Care. 

“Untuk NTB Care saat ini sudah ada di Facebook dan kita juga sudah buatkan instagramnya tidak saja di Android tapi juga di di Kantor Diskomiknfotik NTB sudah bisa dilihat secara langsung,” katanya.

Pada Bidang Statistik, Kominfotik NTB lebih fokus pada NTB Satu Data. Target RPJMD 85 persen baru capaian data terakhir yang diintervensi sudah pada angka 34 persen yang terdiri dari data sektoral, data priritas dan data berkualitas. Wagub NTB.

Merayakan Hari Keterbukaan Informasi Publik 2021, Komisi Informasi memastikan pelayanan informasi publik tetap berjalan di era pandemi bahkan hingga ke desa dengan mengikuti perkembangan teknologi digital. 

"Komisi Informasi telah memastikan agar aplikasi atau sistem elektronik untuk pencegahan (surveilance) yang disusun pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat (interaktif) untuk mencegah terjadinya pengabaian atas hak kesehatan masyarakat", ujar Gede Narayana, Ketua KI Pusat dalam perayaan secara virtual, Selasa (04/05) di Jakarta yang diikuti pula oleh Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr Najamuddin Amy. 

Untuk itu, Gede Narayana mengatakan, MoU dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta BAKTI Kominfo untuk memastikan Hak Akses Informasi Masyarakat Desa terpenuhi demi mewujudkan Desa Aman, Damai dan Berkeadilan. “Melalui kerjasama ini diharapkan mampu mewujudkan Desa yang aman damai dan berkeadilan bagi masyarakat Desa,” katanya menjelaskan.

Mataram - - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB terus berikhtiar memberikan pelayanan informasi publik secara massif dengan meningkatkan kemampuan seluruh stakeholder terkait agar dapat menyampaikan informasi yang berkualitas.

Hal ini disampaikan oleh Kepala DP3AP2KB Ir. Husnanidiaty Nurdin., MM bahwa banyak infromasi yang dapat disampaikan oleh PPID DP3AP2KB, seperti informasi tentang anak, lansia, difabel, perempuan, keluarga berencana dan sebagainya. Namun, untuk menyampaikan hal tersebut dibutuhkannya keahlian dalam bidang kepenulisan dan fotografer. 

Transformasi digital sebagai kebijakan strategis pemerintah pusat harus diterjemahkan hingga ke daerah. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) menjadi salah satu instrumen yang efektif jika pemda mampu memaksimalkan peran dan tugasnya, khususnya dalam mendukung serta menyiarkan berbagai kebijakan pembangunan daerah. 

Kepala Dinas Kominfotik Sumbawa, Rachman Ansori mengatakan, penyelenggaraan PPID di kabupaten Sumbawa berjalan cukup baik. Selain kanal informasi resmi melalui situs dan sosial media PPID Utama kabupaten Sumbawa, kanal seperti rumahinformasisamawa menjadi sarana penyebarluasan informasi di desa. Namun demikian, literasi media digital harus berjalan berdampingan.

"Kami mendukung langkah pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Kominfotik. Banyak sudah yang kami lakukan namun tetap mencari inovasi agar masyarakat melek informasi dan melek digital", ucap Rachman saat menerima kunjungan PPID Goes to Kabupaten /Kota, di Sumbawa Besar, Jumat (26/20).

Dalam hal ini, penguatan kompetensi masyarakat melalui KIM sangat dibutuhkan. Kegiatan seperti pemilihan Duta Internet Cerdas Kreatif dan Produktif (INCAKAP) maupun lomba penilaian PPID Desa / situs laman daring desa menjadi sarana meningkatkan literasi digital masyarakat selain penguatan kompetensi jurnalistik dalam menulis banyak hal tentang informasi potensi desa. Bahkan media audio seperti radio telah berkembang dalam multiplatform digital.

"Radio-radio kini berkembang sesuai perkembangan zaman dalam menyampaikan berita, kanal youtube, podcast, dan sebagainya kini menjadi sarana yang kekinian dan efektif" jelas Kadis. 

Mataram - - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB berikhtiar terus memberikan berbagai pelayanan informasi terbaik kepada masyarakat. Berbagai program unggulan yang diampu juga terus di dengungkan baik melalui Website dan media sosial ppid dinas LHK Provinsi NTB, mulai dari program unggulan NTB Hijau, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggul, Industri Persampahan hingga program NTB Zero Waste. 

Mewakili Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Program, H. Sudirman, S.ST., M.Ling menyatakan bahwa program NTB Zero Waste menjadi salah satu program yang paling populer ditengah masyarakat. Namun, hingga kini masih banyak warga yang masih keliru dalam mendeskripsikan apa itu "zero waste". Hal ini menjadi tugas PPID LHK untuk mengedukasi masyarakat meluruskan maksud dari  " Zero waste" yang di harapkan. 

"Zero Waste tidak bisa diterjemahkan langsung artinya menjadi Nol Sampah. Zerowaste adalah diksi untuk sebuah gerakan, sebuah ide gaya hidup, lifestyle yang dilakukan masyarakat untuk hidup sehat, mendorong siklus reuse, reduce, recycle (3R) " ujar Sudirman panggilan akrabnya, saat menerima kunjungan dan silaturahim PPID Utama Provinsi NTB, Jum’at (19/2) bertempat di Ruang Rapat Dinas LHK Provinsi NTB. 

Dijelaskan Sudirman, dengan zero Waste, masyarakat diharapkan memiliki kepekaan, kepedulian dan mampu menerapkan gaya hidup cinta lingkungan dengan memanfaatkan kembali barang yang masih layak, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai (3R). "Masyarakat diharapkan dapat menerapkan 3R dalam kehidupan sehari - hari. Zero Waste bukan berarti tidak ada sampah sama sekali, namun berusaha meminimalisir sampah sebisa mungkin. Ini yang coba terus kami edukasi "jelas Sudirman. 

Sudirman juga mengajak masyarakat untuk mendapatkan rujukan informasi yang" shahih" di laman website Dinas LHK Provinsi NTB yaitu dislhk.ntbprov.go.id. dan sosial media resmi Dinas LHK. Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan aplikasi "Lestari" guna mengedukasi masyarakat dalam melakukan pengolahan sampah, didalamnya terdapat berbagai fitur antara lain fitur Panduan, Lokasi, Agenda, Data Sampah, Sarpras dan Pengaduan. 

"Aplikasi “Lestari” dapat diakses oleh masyarakat dengan mengakses website lestari.ntbpro.go.id" tutup Sudirman. 

Sebelumnya, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfotik NTB, Iwan Sapta Taruna, SE dalam silaturahmi kali ini menyampaikan bahwa akan terus mengajak seluruh PPID disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat responsif, tanggap dan siap melayani setiap permohonan informasi masyarakat. 

"Silaturahmi dan koordinasi ini akan terus kami lakukan ke seluruh PPID OPD dan memastikan berbagai program unggulan dan strategis Provinsi NTB di publikasikan kepada masyarakat" tutur Iwan, yang juga menjabat Kepala Sekretariat PPID Utama Provinsi NTB ini. (sherl/IKP@diskominfotik_ntb)

Tim Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat melakungan kunjungan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Kunjungan kali ini untuk membantu PPID pembantu di setiap badan publik atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat menyebar luaskan program unggulannya kepada masyarakat secara lebih intens. Hal tersebut disampaikan Iwan Sapta Taruna selaku Kepala Sekretariat PPID NTB.

“Selain untuk mempererat tali silaturami, kami PPID NTB mendatangi OPD satu persatu untuk duduk bersama dan membahas permasalahan penyebaran informasi, kelembagaan PPID pembantu, Sumber Daya Manusia yang dimiliki setiap PPID Pembantu, Keberpihakan Anggaran, sarana dan prasarana pendukung kegiatan dan mencari solusi bersama,” jelas Iwan Sapta Taruna yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) pada Dinas Kominfotik NTB.

Hal tersebut dilakukan tambah Iwan, sebagai upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani sesuai visi misi NTB Gemilang serta meningkat performance keterbukaan informasi badan publik.

Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain, memberikan apresiasi yang sangat baik atas kunjungan PPID Provinsi NTB.

Disnakeswan NTB memiliki komitmen yang tinggi untuk terus menyebarkan informasi seputar program yang diemban Disnaskeswan NTB. “Kami selalu berusaha menyampaikan dan menyajikan informasi pelaksanaan program unggulan kami baik melalui media sosial maupun website yang kami miliki,” tuturnya.

Iskandar juga mengapresiasi PPID utama yang bersedia membantu PPID Pembantu terhadap permasalahan yang tengah dihadapi. Kedepan PPID utama dapat terus mendampingi dan memberikan pelatihan-pelatihan agar PPID pembantu dapat lebih baik dari waktu ke waktu, harap iskandar.(IKP/diskominfotikntb)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong agar program unggulan Pemerintah Provinsi NTB bisa ditahu masyarakat luas. 

Salah satunya adalah program teranyar Bea Cukai Mataram dan Pemprov NTB, yakni Kawasan Industri Hasil Tembakau.
 “Kami ingin agar program-program unggulan yang bagus-bagus bisa ditahu masyarakat luas, seperti program KIHT ini,” jelas Iwan Sapta Taruna, Kepala Sekertariat PPID NTB saat mengunjungi Distanbud, Senin (15 Februari 2020).

Ir. H. Prihatin Haryono, M.Si, Sekertaris Distanbud NTB, yang menyambut kedatangan tim PPID NTB pada kesempatan tersebut menjelaskan terkait program KIHTNTB. 

Pembentukan kawasan indutri tersebut juga untuk merangkul pengusaha kecil baik Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Industri Kecil Menengah (IKM). Sehingga nantinya tidak tertarik untuk masuk ke industri rokok ilegal.

Dibangunnya KIHT yang akan diikuti oleh Pabrik Rokok milik NTB sendiri tersebut juga merupakan salah satu upaya mewujudkan industrialisasi NTB.

Pembangunan KIHT ini akan dadakan di daerah Paok Motong dengan luas sekitar 1,5 hektare dan direncanakan bisa rampung tahun ini.

“Sebelumnya kami sudah study banding di Kudus untuk mempelajari lebih dalam terkait KIHT. Tentunya kami akan membangun KIHT yang bernafaskan NTB,” tandasnya. (novita, diskominfotikntb)

Mataram – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi NTB memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam mengumpulkan, memelihara informasi, dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi dan masyarakat luas. Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi antara PPID Utama dan Pembantu (Perangkat Daerah) lingkup pemerintah provinsi NTB sangat penting perannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.

Untuk itu, Diskominfotik Provinsi NTB selaku PPID Utama menggagas PPID goes to OPD sebagai langkah nyata dan “jemput bola”, dengan memberikan sosialisasi, edukasi, dan problem-solving untuk PPID Pembantu.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim dan mendengarkan langsung kendala – kendala yang dialami OPD dalam pelayanan informasi. Sehingga, kita bisa mencari solusi dalam peningkatan pelayanan informasi ke depannya, khususnya peran PPID dalam menggalakkan program unggulan dan strategis NTB” ungkap Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP), Iwan Sapta Taruna, SE, Selasa (10/2) saat PPID goes to OPD ke Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan Provinsi NTB.

Dalam sosialisasi ini, Kabid IKP yang akrab disapa Iwan ini juga berharap agar PPID OPD dapat terus konsisten dalam mengunggah berbagai informasi untuk di akses oleh masyarakat, mulai dari informasi berkala, serta merta, dan juga tersedia setiap saat.
“Kami berharap OPD dapat menyediakan informasi publik yang maksimal bagi masyarakat. Minimal dalam situs resminya tersedia informasi seperti profil pimpinan, rencana kerja dan anggaran, laporan kinerja, surat edaran, dokumentasi kegiatan, hingga regulasi atau aturan yang dibutuhkan masyarakat untuk pengembangan dirinya” tutup Iwan.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTB yang diwakili Kasubag Program, Ulfa Juniwanti, menyampaikan beberapa kendala yang dialami. Antara lain, keterbatasan SDM, dan minimnya pengetahuan tentang pengelolaan PPID. “Kami sangat mengapresiasi Diskominfotik yang mau berkunjung dan mendengarkan kendala – kendala untuk diselesaikan bersama” ucap Ulfa.