Breaking News

    <li><p><a href="#" title="" rel="bookmark"><span class=""></a></p></li>

KUNKER PPID KABUPATEN BANDUNG BARAT KE PPID PROVINSI NTB Berita PPID

KUNKER PPID KABUPATEN BANDUNG BARAT KE PPID PROVINSI NTB

PPID Provinsi NTB mendapat kunjungan kerja dari PPID Kabupaten Bandung Barat Rabu, 9 November 2016, pukul 14.00 WITA siang waktu setempat. Dalam kunjungan tersebut, rombongan PPID Kabupaten Bandung Barat berjumlah 10 (sepuluh) orang bermaksud untuk memperoleh informasi yang lebih detail mengenai pengelkolaan informasi dan dokumentasi di PPID Provinsi NTB.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Rombongan PPID Kabupaten Bandung Barat, Rony Rudyana memaparkan bahwa saat ini kondisi PPID di Kabupaten Bandung Barat pelayanan informasi publiknya belum melalui penggunaan website, oleh karena itu pihaknya menilai dari website dan aplikasi SIP PPID milik Pemprov NTB dirasa dapat menjadi acuan untuk melaksanakan pelayanan informasi publik via website dan aplikasi.

Sementara itu, Ketua Sekretariat PPID Provinsi NTB, Drs. Sukran memaparkan bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik di Provinsi NTB sejauh ini telah dapat terakomodir dengan adanya website dan aplikasi, lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa dengan adanya website dan aplikasi membuat masyarakat yang sudah mulai melek IT tidak lagi harus bersusah payah untuk datang langsung ke Sekretariat PPID untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan karena cukup dengan mengakses website dan mencari informasi yang dibutuhkan, jika informasi yang dibutuhkan bersifat setiap saat atau informasi yang dibutuhkan tidak terdapat dalam website maka masyarakat tinggal melakukan permohonan pada form yang telah disediakan dalam website tersebut.

Di Akhir acara, Perwakilan PPID Kabupaten Bandung Barat menyerahkan cenderamata tanda kunjungan yang diterima langsung oleh Ketua Sekretariat PPID Provinsi NTB. Pengelola PPID Kabupaten Bandung berharap dengan kunjungan ini mereka kedepannya dapat menerapkan standar pelayanan publik yang sama serta dapat membuat website khusus untuk pelayanan informasi publik agar memudahkan dalam pelayanan informasi maupun keberatan.