Plt. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, A.P., M.Si., bersama Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB menerima kunjungan Komisi Informasi Provinsi Aceh, Rabu (20/07).

Baiq Nelly sapaan akrab Kadis Kominfotik, menyampaikan komitmen Provinsi NTB untuk tetap menjadi badan publik informatif. Salah satunya dengan melakukan asistensi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB. 

"Ujung tombak informasi pembangunan pemerintah daerah itu ada di PPID. Karena sebagus apapun program pemerintah bila tidak tersampaikan ke masyarakat dengan baik dan benar tidak ada artinya," tegasnya.

Ditambahkan Nelly, keterbukaan informasi atau penyampaian informasi ini tidak mudah karena tidak semua ASN itu memiliki kesadaran pentingnya penyampaian informasi.

Kedepannya, Diskominfotik bersama KI akan terus bersinergi dan berkalaborasi dalam meningkatkan lagi peran PPID di masing-masing perangkat daerah agar lebih dimasifkan. Sehingga kesadaran akan peran penting mereka menentukan informasi daerah di Nasional.

Pada kesempatan sebelumnya, Ketua KI NTB, Suaib Quri, mengatakan peningkatan keterbukaan informasi publik dalam beberapa tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. 

Salah satu kunci keberhasilannya adalah dengan pola asistensi PPID perangkat daerah yang dilakukan oleh PPID Utama Pemprov NTB. Fungsi asistensi ini adalah untuk melakukan review mengapa tidak informatif, cukup informatif dan informatif.

"Artinya sebelum menuju kegiatan monev dilakukan ada peran yang dilakukan oleh PPID utama," ungkap Ketua KI NTB.

Terkait peringkat NTB di Nasional, NTB peringkat ketiga setelah Provinsi Aceh tahun 2021 dalam anugrah keterbukaan informasi publik sebagai provinsi informatif.

Sementara itu, Ketua KI Provinsi Aceh, Arman Fauzi, menyampaikan terima kasih atas penyambutan yang hangat pada pagi ini bisa diterima dengan baik.

"Luar biasa, silaturahmi pagi ini karena kita melihat positif di NTB ini strateginya dalam meningkatkan badan publik kabupaten kota sudah mencapai 60 persen,"

Sehingga ini menjadi tantangan bagi Aceh, untuk memperkuat komitmen dan kapasitas dari masing-masing OPD. 

"Apa yang dilakukan disini kita akan coba mereplika di Aceh. Sehingga kualitas keterbukaan informasi publik dapat lebih masif di PPID OPD dan kabupaten kota serta badan publik lainnya," pungkasnya. (san/irfan/diskominfotik)