Breaking News

    <li><p><a href="#" title="" rel="bookmark"><span class=""></a></p></li>

Keterbukaan Informasi Publik Jadi Komitmen Kolektif Forkompinda NTB Berita PPID

Keterbukaan Informasi Publik Jadi Komitmen Kolektif Forkompinda NTB

Mataram - - Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi komitmen secara kolektif seluruh pemangku kepentingan di Pemprov NTB mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur dan anggota Forkompinda untuk tetap bersinergi bahwa KIP bagi masyarakat merupakan keharusan, sehinga apa yang diprogramkan dan dilaksanakan terfokus dengan baik.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah pada saat memberikan penjelasan dalam Monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat  secara virtual, Selasa (06/10) bertempat di Ruang Kerjanya. 

“Dengan demikian masyarakat bisa mengetahui apa yang kita lakukan akan cepat mendapatkan "feed back" untuk seterusnya melakukan perbaikan dan penyempurnaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang,” kata Wagub yang turut didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB I Gede Putu Aryadi. 

Read more

Hari Hak untuk Tahu ke-18 Kampanyekan Pentingnya Pakai Masker Berita PPID

Hari Hak untuk Tahu ke-18 Kampanyekan Pentingnya Pakai Masker

Mataram - - Right To Know Day (RTKD) atau Hari Hak Untuk Tahu sedunia ke-18 yang jatuh pada tanggal 28 September tahun ini diperingati oleh Komisi Informasi dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB dengan sedikit berbeda. Pasalnya, pandemi covid-19 tengah melanda seluruh belahan dunia yang menuntut masyarakat untuk hidup dengan tatanan normal baru.

Protokol kesehatan covid-19 yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak, merupakan kewajiban bersama yang jika tidak dilakukan akan mengancam keselamatan diri sendiri hingga keselamatan bersama. Karena itu, RTKD tahun ini diperingati KI dan Diskominfotik NTB dengan tema "Sudah Tahu Bahaya Corona, Gunakan Maskermu!". 

“Pilihan tema ini sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19, Kami berharap masyarakat sadar informasi, jika sudah tahu bahaya Covid-19 mesti dibarengi dengan tindakan pencegahan, paling tidak pakailah masker dimanapun berada,” Ujar Ajeng Roslinda Motimori, Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Senin (28/9). 

Read more

PPID NTB Terus Upgrade Kemampuan Menulis Berita PPID

PPID NTB Terus Upgrade Kemampuan Menulis

Mataram - - Menulis merupakan kemampuan yang harus terus diasah oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID). Karena menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik merupakan kewajiban PPID yang salah satunya tertuang dalam berbagai bentuk produk tulisan.

Tak hanya kemampuan menulis, PPID juga harus paham jenis informasi publik yang wajib disuguhkan dan pada media mana saja informasi tersebut harus dipublikasikan. 

"Informasi merupakan kewajiban yang harus diberikan ke pada masyarakat. PPID harus tahu jenis informasi apa saja yang  bisa dishare dana pada media mana saja informasi tersebut harus dipublikasikan," jelas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, saat menjadi pemateri dalam pelatihan penulisan berita untuk OPD yang digelar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Selasa (29 September 2020). 

Read more

Pemerintah Daerahnya Terbuka, Pers di NTB Tumbuh Pesat Berita PPID

Pemerintah Daerahnya Terbuka, Pers di NTB Tumbuh Pesat

NTB memiliki reputasi dan prestasi yang sangat baik dalam pengelolaan informasi publik. Bahkan NTB menjadi provinsi terbaik di indonesia dalam bidang keterbukaan/transparansi. "Banyak inovasi hebat yang digagas Pemda NTB dan jajarannya, seperti program Desa Benderang informasi ( DBIP), Sekolah Perjumpaan, Desa Bersinar dan sekarang ini, "Mawaremas" (melawan rentenir berbasis mesjid)," ujar Dewi Sri Sotijaningsih, SE, M.Si, selaku Kasubdit Komunikasi dan Ditpolkam Bapenas RI saat memandu acara pada Webinar “Reviuw Hambatan-hambatan Kebebasan Pers Dalam Demokrasi Indonesia” di ruang kerjanya, Rabu (9/9-2020).

Hal tersebut disampaikan Dewi sapaannya mengamini penjelasan Kadis Kominfotik NTB, Gde Putu Aryadi  terkait pertanyaan tentang pandangan Pemerintah Provinsi NTB terhadap eksistensi pers di daerah, apakah penting?. Terlebih cepat dan pesatnya perkembangan TIK, sehingga ada kecendrungan  publik dan birokrasi lebih suka media sosial.

Sebelumnya Sekda NTB, Drs. H.Lalu Gita Ariadi, M.Si saat menjadi narasumber pada Webinar  tersebut menilai kebebasan pers di NTB saat ini sudah sangat maju dan berkembang sangat cepat dan pesat. Bahkan jika dibandingkan dengan era-era sebelumnya dimana otoritas tertentu sangat kental mengekang kebebasan pers, maka era sekarang tidak lagi terlihat adanya banyak hambatan, terang sekda yang memiliki pengalaman panjang sebagai Humas dan Jubir Pemprov NTB itu.

"Justru sekaranglah era bagi pers untuk bisa  menikmati kebebasan, bisa leluasa menjalankan fungsinya sebagai pilar pembangunan demokrasi yang makin kuat dalam upaya mewujudkan pembangunan NTB Gemilang," ungkap Sekda NTB, 

Gita sapaannya menyebut bahwa kemajuan pers di NTB tak lepas dari peran pemerintah daerah yang sangat terbuka dan senantiasa mendukung kiprah pers agar lebih kompeten dan profesional. 

Pihaknya kata Miq Gita tak hanya mendukung aspek peningkatan profesionalisme awak media saja, tetapi juga menyediakan ruang kemitraan bagi kebebasan pers, untuk ikut ambil bagian dalam keseluruhan proses pembangunan di NTB. 

Namun dibalik kebebasan pers dan kesempatan terbuka lebar tersebut, Sekda Gita Ariadi mengakui masih adanya sejumlah hambatan yang menjadi "PR" bersama untuk dibenahi. Misalnya pertumbuhan jumlah media dan jurnalist yang begitu pesat, belum diiringi peningkatan kompetensi wartawan. 

"Masih banyak media mainstream yang belum memenuhi verifikasi, juga wartawan sebagian besar belum didukung sertifikasi  dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW)," tegasnya. 

Dengan kondisi seperti itu, menurutnya sangat berpengaruh pada kualitas informasi yang disajikan, sekaligus salah satu hambatan kebebasan pers bagi media.

Pada webinar dengan tema "Hambatan - hambatan Kebebasan Pers di wilayah Bali, NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut, Sekda menjelaskan ada 4 (empat) hal besar yang berpotensi menghambat kebebasan pers. Yakni kekerasan terhadap jurnalis, informasi hoax, rendahnya kompetensi wartawan, rendahnya kepercayaan terhadap kontens informasi yg disajikan, serta penyamaran dari sisi hukum atau regulasi.

Selain itu, Sekda juga mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak mudah untuk menjadi seorang pewarta (wartawan, red) karena dibutuhkan keahlian khusus yang dibuktikan dimilikinya, serta bersertifikat khusus. Berbeda dengan zaman sebelumnya,  dimana kuantitas yang begitu tinggi dan kualitas sangat sedikit sehingga kualitas informasi yang tersebar dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya pemelintiran (pemutar balikan fakta, red),” ujar Miq Gite, sapaan akrab Sekda Provinsi NTB. 

Meski demikian, kata mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi NTB tersebut, berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendukung kebebasan pers sekaligus meningkatkan kualitas pers yakni memfasilitasi terselenggaranya bimbingan teknis terhadap lembaga, membangun pola kemitraan yang profesional dengan perusahaan - perusahaan pers yang ada, membuka media komunikasi seluas - luasnya, mendukung terselenggaranya UKW dan mendorong perusahaan pers untuk menjadi badan hukum profesional. 

Senada dengan Sekda NTB, Dewan Pers RI, Agung Mahardika dalam paparannya menjelaskan bahwa kebebasan pers di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara termasuk dalam kategori baik. Semua provinsi di Bali dan Nusra mengalami kemajuan pers yang cukup menggembirakan. Angka kebebasan pers di NTB tahun 2019 sebesar 73, 60 termasuk kategori baik, terangnya. 

 

Ketua Ikatan Jurnalis TV Indonesia (IJTI) NTB Riady Sulhi memaparkan, bahwa di NTB saat ini hanya 6% awak media yang telah terverifikasi UKW. Sedangkan kini, ada ratusan awak media mainstream baik itu media online dan cetak setiap hari turun kelapangan untuk liputan. 

"Ini menjadi kendala bagaimana kualitas liputan dan kualitas informasi yang akan disampaikan ke masyarakat," kata Sulhi. 

Sebelumnya, Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian Bappenas, Drs. Wariki Sutikno MCP menjelaskan, kebebasan pers merupakan salah satu aspek yang ada di dalam demokrasi. Sehingga diperlukan peningkatan demokrasi dengan berbagai upaya - upaya yang telah diidentifikasi oleh Bappenas. 

"Langkah - langkah yang telah diidentifikasi oleh Bappenas yakni, kualitas kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernega akan lebih baik, diplomasi internasional akan lebih disegani dan efektif. Jika kualitas demokrasi bagus dan bisa dipasarkan untuk mendatangkan devisa," tutupnya.

Read more

SMEETON, APLIKASI MEETING VIRTUAL BESUTAN DISKOMINFOTIK NTB Berita PPID

SMEETON, APLIKASI MEETING VIRTUAL BESUTAN DISKOMINFOTIK NTB

Aplikasi SmeetOn berbasis Big Blue Button (BBB) merupakan produk open source dengan lisensi GNU GPL sehingga memungkinkan untuk penggunanya memodifikasi source code sesuai dengan kebutuhan masing-masing usernya.

Tetapi apakah anda tahu manfaat aplikasi SmeetOn ?  SmeetOn merupakan aplikasi untuk menggelar meeting secara online  yang mirip dengan aplikasi Zoom dan berbagai aplikasi meeting online berbayar lainnya. Aplikasi meeting virtual kini mulai favorit dan banyak di gunakan oleh institusi atau lembaga untuk melakukan rapat secara online di masa Pandemi Covid 19, karena adanya kebijakan physical distancing dan menghindari kerumunan

Namun aplikasi SmeetOn yang merupakan buatan Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB tersebut,   beda dengan aplikasi berbayar yang banyak tersedia di playstore.

Read more

Kemenkominfo Sanjung Keterbukaan Informasi di NTB Hadapi Covid 19 Berita PPID

Kemenkominfo Sanjung Keterbukaan Informasi di NTB Hadapi Covid 19

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dipilih oleh Kementerian Komunikasi Informatika (Kemkominfo) RI sebagai tuan rumah webinar bertajuk Penyelenggaraan Forum Keterbukaan Informasi Publik NTB pada Kamis, 13 Agustus 2020. Dipilihnya Provinsi NTB sebagai tuan rumah dikarenakan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di NTB  dianggap berhasil melayani dan memuat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menghadapi Pandemi Covid- 19.

"Kami melihat PPID NTB sudah cukup bagus menyuguhkan informasi covid-19," ujar Selamatta Sembiring selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemkominfo saat membuka acara webinar bertajuk Penyelenggaraan Forum Keterbukaan Informasi Publik NTB pada Kamis, 13 Agustus 2020 yang diikuti lebih dari 100 peserta se-NTB tersebut. 

Sehingga, lanjut Selamatta, Webinar ini diharapkan dapat menjadi benchmarking kepada provinsi-provinsi lain untuk sigap mengakomodasi situasi pandemi ke dalam pengelolaan informasi dan pelayanan informasi melalui PPID-nya. Seperti yang telah dilakukan oleh Pemrov NTB. 

“Tujuan keterbukaan informasi publik itu supaya terjadi _good  governance_ di mana masyarakat berpartisipasi, hukum ditegakkan dengan baik, transparan, lalu ada kesetaraan dan daya tanggap, akuntabilitas, pengawasan publik, efektivitas dan profesionalisme,” ujarnya. 

Pemprov NTB sendiri telah melakukan berbagai inovasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik.  Sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH. Dalam paparannya  Gede  sapaan akrabnya menyebut, pandemi covid-19  menghadirkan 3 jenis ancaman serius. Jika salah penanganannya, maka dapat berakibat pada krisis multidimensi, sebutnya. 

Tiga jenis ancaman yang disebut Aryadi, bukan sekedar penularan Covid-19 yang mengancam banyak jiwa. Tapi ditengah wabah yang mengancam, juga muncul fenomena penyebaran informasi tidak benar atau kabar bohong/disinformasi dari sumber-sumber yang tidak kompeten, terutama lewat media sosial yang banyak menguras imunitas fisik dan mental masyarakat. 

"Terlalu banyak hoax/disinformasi dan pendapat dari pihak-pihak yang  tidak kompeten tentang covid-19 membuat masyarakat jadi apatis, paranoid, bahkan ada yang tidak percaya wabah covid 19. Inilah yang menimbulkan ketidakwaspadaan dan tidak disiplin melaksanakan langkah  pencegahan Covid-19," jelasnya.

Read more

PPID NTB BERSIAP SAMBUT MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2020 Berita PPID

PPID NTB BERSIAP SAMBUT MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2020

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi NTB kembali mempersiapkan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik 2020. Hal ini untuk senantiasa menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) di NTB.

"PPID wajib menyediakan informasi yang, tepat, murah dan cepat bagi masyarakat," pungkas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, saat memimpin rapat teknis bersama para admin PPID Pembantu yang ada di setiap OPD NTB. Rapat tersebut digelar pada Jum'at, (7/8) bertempat di Aula Kantor Diskominfotik NTB. 

Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik sendiri digelar dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi (KI) diberikan kewenangan untuk melakukan Monev terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi badan publik serta menyampaikan hasil evaluasi dan mengumumkannya kepada publik.

Terkait keterbukaan informasi publik, Gede, panggilan akrab Kadis Kominfotik NTB menjelaskan ini tentu bukan sekedar memenuhi kewajiban memberi informasi saja namun justru untuk memenuhi hak masyarakat atas akses informasi yang berkualitas. Karena itu PPID harus mampu memberikan pelayanan informasi yang baik pada masyarakat. 

Read more

PPID HARUS SAJIKAN INFORMASI BERKUALITAS DAN MAMPU MENJAWAB KEBUTUHAN MASYARAKAT Berita PPID

PPID HARUS SAJIKAN INFORMASI BERKUALITAS DAN MAMPU MENJAWAB KEBUTUHAN MASYARAKAT

Mataram  -- Konten dan informasi yang disediakan oleh Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) harus berisi informasi yang berkualitas, komprehensif, serta berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat menjadi rujukan informasi yang shahih bagi masyarakat, termasuk edukasi dan promosi berbagai program strategis dan unggulan pemerintah daerah.

Hal tersebut dijelaskan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi saat memberikan arahan dan sosialisasi kepada para PPID lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Rabu (5/8) bertempat di Aula Diskominfotik NTB.

"Berikan informasi berkualitas yang berkaitan dengan program strategis dan unggulan daerah, utamakan kualitas, bukan kuantitas" himbau Ketua PPID tersebut.

Selain itu mantan Kabag Humas Protokol Pemkab Bima ini juga menjelaskan bahwa di Tahun 2019 lalu, Pemerintah Provinsi NTB berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan kualifikasi tertinggi, yaitu Badan Publik Informatif dan saat ini sedang mengikuti Program Open Government Partnerships (OGP) bersama para NGO yang konsen pada transparansi kebijakan publik tingkat nasional dan internasional.

Sehingga merupakan kewajiban PPID Utama dan perangkat daerah untuk terus berkomitmen dan berinovasi untuk mempertahankan prestasi dan predikat badan Publik Informatif tersebut. 

"Silahkan OPD berkreasi agar kita bisa mempertahankan predikat badan Publik Informatif. Isilah akun media sosial resmi perangkat daerah dan website dengan informasi yang produktif dan inovasi-inovasi baik yang dilakukan untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat” ucapnya.

Untuk itu, mantan Irbansus Inspektorat NTB tersebut berpesan agar para PPID Perangkat daerah dapat menyediakan dan melengkapi berbagai informasi wajib tidak hanya di media sosial, namun juga tersedia di laman resmi website perangkat daerah yang dapat diakses oleh publik.

“Medsos penting dan selalu di update, namun program, kegiatan, informasi harus disajikan juga di website yang bisa diakses publik. ” himbau Gede. 

Hal ini penting diperhatikan lanjut Gede, sehingga semua masyarakat dapat mengambil peran dalam mewujudkan pembangunan NTB Gemilang. Karena semua data dan informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh untuk mendukung berbagai aktivitas sosial ekonomi untuk kemajuan NTB. 

Senada dengan Kadis Kominfotik, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfotik NTB Iwan Sapta Taruna, menjelaskan ikhitar PPID Utama saat ini yang dikelola Diskominfotik. "Kita sedang menata dan berkoordinasi intens dengan perangkat daerah untuk bisa menyediakan data yang komprehensif," kata Bang Iwang sapaan akrabnya.

Menurutnya, saatnya PPID meramu data dan informasi sebelum di berikan kepada masyarakat, sehingga data yang disajikan berkualitas dan menarik sesuai kebutuhan masyarakat .

"Jadikan PPID ini rujukan utama masyarakat dalam mendapatkan informasi sekaligus ujung tombak menangkal hoaks dan disinformasi" tutup mantan Humas Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. 

Sementara itu, Aris , PPID Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB menilai peran PPID  sangat strategis dan penting bagi penyajian dan pelayanan informasi  kepada publik. Untuk itu, ia berharap agar para PPID OPD dapat terus meningkatkan kinerjanya.  “Banyak yang belum menyadari peran penting PPID, namun jangan sampai kita mengejar kuantitas, kualitas diabaikan. Kualitas informasi harus diutamakan” tegasnya. (edy@diskominfotik_ntb)

Read more

TANDA TANGAN ELEKTRONIK AKAN DI TERAPKAN DI PEMPROV NTB Berita PPID

TANDA TANGAN ELEKTRONIK AKAN DI TERAPKAN DI PEMPROV NTB

Pemerintah Provinsi NTB akan mulai menerapkan sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam pelayanan publik dan dokumen pemerintahan. Hal ini sebagai wujud Pemprov NTB dalam mewujudkan Visi Misi NTB Gemilang yaitu NTB Bersih dan Melayani yaitu mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif, efisien dan akuntabel dalam mewujudkan e-government.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH menjelaskan transformasi elektronik saat ini harus dilakukan, khususnya dalam pelayanan publik yang mudah, cepat dan efisien. Salah satunya penerapan TTE yang akan digunakan  pada dokumen-dokumen lingkup pemda NTB.

“Banyak manfaat dalam penggunaan TTE ini  contohnya saja dalam penyelenggaraan pemerintah ini dapat mempermudah administrasi perkantoran ,menghemat ruang penyimpanan dan anggaran/biaya untuk ATK hingga jasa pengiriman dokumen tersebut”

Gede sapaan akrabnya berharap TTE bisa segera dikenal dan digunakan oleh seluruh SKPD Provinsi NTB. Tentu mesti diberikan pelatihan-pelatihan agar terbiasa dengan sistem yang baru ini. Sebab, jika masih mengandal cara konvensial pada saat ini termasuk tanda tangan manual, akan membutuhkan waktu.

Diskominfotik mewakili Pemda NTB telah menguji coba kegiatan TTE ini ke 5 satuan kerja perangkat daerah (SKPD)  yang berada pada ruang lingkup Pemda NTB itu sendiri yaitu Sekretaris Daerah, Bappenda, Biro Hukum, Dinas Kominfotik dan Dinas Perhubungan telah menyiapkan apa saja yang dibutuhkan guna menerapkan TTE.

Kadis Dishub NTB Drs. Lalu Bayu Windya M.Si menambahkan TTE adalah sebuah solusi bagi para pimpinan SKPD untuk mempercepat proses birokrasi. 

“Ini adalah suatu terobosan. Jangan sampai nanti, seumpama pimpinan berada di luar kota, berkas yang berada d kantor tidak bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan karena kondisi jarak. TTE inilah yang akan mempercepat kerja birokrasi pimpinan seandainya pimpinan SKPD berada di luar kota” beber Miq Bayu panggilan akrabnya.

Dalam penerapan TTE ini Diskominfotik Provinsi NTB menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Balai Sertifikat Elektronik (BSRE) untuk menjaga keamanan dan kekuatan hukum seperti halnya dengan tanda tangan basah. (Diskominfotik)

Read more

GUBERNUR APRESIASI SMEETON DISKOMINFOTIK Berita PPID

GUBERNUR APRESIASI SMEETON DISKOMINFOTIK

Dalam tiga bulan terakhir, koordinasi program kerja pemerintah lebih banyak dilakukan melalui tatap muka dalam jaringan. Hal ini mengingat kondisi pandemic Covid 19 yang mengharuskan penjarakan atau physical distancing bagi setiap individu. Terlebih dengan adanya himbauan Work From Home (WFH) membuat pemerintah mencari solusi komunikasi. Aplikasi SMEETON (System Meeting Online) kerap digunakan untuk berkoordinasi. Bahkan Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah mengapresiasi aplikasi video conference besutan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik NTB itu yang dinilai sangat membantu kerja pemerintah.

Gubernur Dr Zulkieflimansyah mengatakan, pandemi Covid 19 yang terjadi saat ini membuat pemerintah harus tetap berkomunikasi mengatasi permasalahan yang ada. Pemerintah pusat maupun daerah tetap harus melaksanakan program kerja dan melakukan upaya mengatasi persoalan akibat pandemi dengan tidak mengabaikan protocol kesehatan seperti tidak menggelar kegiatan yang mengumpulkan orang atau menjaga jarak antar individu. Dengan pertemuan dan koordinasi antar stakeholder melalui jaringan internet selain efektif dan efisien juga cara beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

“Terimakasih kepada Diskominfotik NTB yang telah memfasilitasi terselenggaranya video conference ini. Kita memang harus beradaptasi dengan keadaan dengan memanfaatkan teknologi yang ada agar tetap bekerja melayani masyarakat”, ujar Doktor Zul di depan Bupati dan Walikota se NTB melalui layar besar di ruang rapat Gubernur beberapa waktu lalu. 

Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik NTB, I Putu Gede Aryadi mengatakan, aplikasi SMEETON ( System Meeting Online) memang sengaja disiapkan oleh Diskominfotik untuk melakukan pertemuan dan koordinasi pemerintah propinsi saat pandemic. Gde menambahkan, aplikasi ini sudah dikerjakan sejak awal Maret untuk kemudahan komunikasi di internal pemerintah propinsi NTB. Pertamakali digunakan oleh Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah ketika melakukan koordinasi dengan beberapa institusi Kesehatan seperti rumah sakit. Sejak itu, aplikasi SMEETON sebagai alternative aplikasi video conference banyak digunakan oleh pimpinan daerah dalam melakukan rapat koordinasi. Beberapa instansi lain juga minta difasilitasi oleh Diskominfotik untuk tatap muka daring seperti Korem 162 Wirabhakti. 

“Setidaknya sebagai alternatif aplikasi online meeting yang banyak digunakan orang saat pandemi seperti aplikasi Zoom dan lainnya. Trend bertatap muka dengan cara online sekarang makin banyak dilakukan oleh masyarakat bahkan untuk kebutuhan lain diluar pertemuan. Aplikasi SMEETON ini tadinya memang untuk mendukung e government, pengelolaan pemerintah berbasis elektronik. Nah, di masa pandemic apalagi dengan adanya himbauan bekerja dari rumah akhirnya Diskominfotik menawarkan aplikasi ini untuk digunakan”, jelas Gde di kantor Diskominfotik NTB, Kamis, (28/05).

Aplikasi SMEETON seperti dikatakan Kepala Bidang PTIK (Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi) Dinas Kominfotik NTB, Yasrul adalah pengembangan aplikasi dari open source video conference Big Blue Bottom. Dari pengembangan tersebut, fitur yang ditanamkan dalam aplikasi ini terus disempurnakan. Fasilitas ini juga digunakan untuk kebutuhan koordniasi oleh OPD lain yang tidak memiliki fasilitas maupun tenaga IT handal. Bahkan aplikasi ini telah pula digunakan oleh institusi lain diluar pemerintah seperti Bank NTB. 

Yasrul mengatakan akan terus mengembangkan aplikasi ini agar dapat digunakan secara baik. Kelebihan lain di tengah isu keamanan aplikasi, Yasrul mengatakan, cenderung mudah dikontrol karena server aplikasi dikelola sendiri oleh Diskominfotik NTB. Dengan begitu, keamanan percakapan maupun data yang terekam selama rapat dapat disimpan dengan baik. Beberapa fitur menonjol adalah data presentasi visual yang dapat terlihat oleh semua peserta rapat dan menggunakan layar tersendiri serta manajemen perekaman suara dan gambar. Dan fitur Polling yang memungkinkan untuk melakukan poling atau memberikan soal yang bisa di jawab langsung oleh partisipan melalui poling.(jm)

Read more