Breaking News

    <li><p><a href="#" title="" rel="bookmark"><span class=""></a></p></li>

GUBERNUR APRESIASI GERAK CEPAT TIM NTB CARE Berita PPID

GUBERNUR APRESIASI GERAK CEPAT TIM NTB CARE

Mataram -- Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan oleh Tim NTB Care dalam menjawab aduan dan masukan, baik itu melalui Facebook maupun aplikasi NTB Care yang dikelola langsung oleh Dinas Kominfotik Provinsi NTB.

Dalam akun pribadi milik Dr.Zulkieflimansyah, Bang Zul sapaan akrabnya memposting kinerja cepat Tim NTB Care bersama OPD terkait dan stakeholder lainya dalam menangani salah satu  anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) kategori anak terlantar.

Read more

15 Perangkat Daerah Raih Kategori Informatif pada Anugerah KIP NTB 2020 Berita PPID

15 Perangkat Daerah Raih Kategori Informatif pada Anugerah KIP NTB 2020

Mataram – Sebanyak 15 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB meraih kategori Badan Publik Informatif dalam  Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) NTB tahun 2020. 

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalillah, M.Pd., yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi capaian perangkat daerah yang sukses meraih kategori Informatif. 

”Ini mengukuhkan bahwa Nusa Tenggara Barat memang betul-betul menjadi provinsi yang terbuka dari sisi informasi,” puji Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Rohmi dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB tahun 2020, bertempat di Gedung Graha Bhakti Praja, Senin (7/12). 

15 Perangkat Daerah yang meraih kategori Informatif tersebut antara lain : Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), RSJ Mutiara Sukma, Bappeda, Dinas Penanaman Modal-PTSP, Dinas Sosial, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Rumah Sakit HL.Manambai Abdulkadir.

Read more

Inovasi dan Kolaborasi, Bawa NTB Jadi Pemprov Informatif 2020 Berita PPID

Inovasi dan Kolaborasi, Bawa NTB Jadi Pemprov Informatif 2020

Mataram - Inovasi dan Kolaborasi keterbukaan informasi yang dihadirkan Pemprov NTB berbuah manis. Pemprov NTB dinobatkan sebagai pemerintah provinsi (Pemprov) berkualifikasi informatif tahun 2020 oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Rabu (25/11) lalu.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik NTB, Iwan Sapta Taruna, SE berkomitmen bahwa Pemprov NTB selalu berikhtiar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tentunya dengan berbagai produk pelayanan informasi yang dihadirkan. 

"NTB sebagai badan publik senantiasa mengedepankan kolaborasi serta inovasi pada produk - produk pelayanan informasi publik. Kita berkomitmen penuh untuk terbuka dan hadir untuk masyarakat" ujar Iwan, yang ditemui usai kegiatan Hari Ikan Nasional, di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Kamis (26/11).

Dijelaskan Iwan, Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah terkenal aktif di sosial media, sehingga perangkat daerah juga terpacu dalam menyebarluaskan informasi pembangunan NTB. Hal tersebut mencerminkan misi NTB yang terus berusaha untuk menjadi daerah yang bersih dan melayani dengan menerapkan prinsip Good Governance. 

"Gubernur kita mencontohkan sosial media bisa digunakan sebagai wadah untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya dan berinteraksi melayani masyarakat dengan cepat" tutur Iwan.

Dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020, Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kepada seluruh 348 (tiga ratus empat puluh 
delapan) Badan Publik se Indonesia. 
Tahapan monev dimulai tahapan sosialisasi, monitoring hingga evaluasi kepada semua badan publik dengan menggunakan
kuesioner. Terkait kuesioner tersebut terdapat beberapa indikator seperti, pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); dan Pengumuman Pelayanan dan penyediaan, Informasi Publik sehingga informasi publik, dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, dengan maksud agar masyarakat merasakan manfaat dari adanya Keterbukaan Informasi Publik. 

Dalam penilaian oleh Komisi Informasi Pusat, Provinsi NTB memiliki berbagai inovasi dan layanan informasi publik diantaranya NTB Care, NTB Satu Data, SIAGA dan SIP Posyandu. NTB Care Aplikasi Mobile yang menjadi mata, telinga dan tangan Pemerintah Provinsi NTB untuk menangkap, memahami dan merespon pengaduan masyarakat, NTB Satu Data adalah Sistem Data Terbuka yang menyediakan data resmi Pembangunan NTB yang dihimpun dari berbagai sumber, SIAGA menjadi aplikasi mitigasi dan edukasi kebencanaan Dan SIP Posyandu adalah sebuah aplikasi yang mengintegrasikan data posyandu dan kesehatan hingga ke desa-desa di NTB.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB Dr. Sitti Rohmi Djalilah mengungkapkan rasa syukurnya karena NTB bisa kembali mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Informatif. Ummi Rohmi panggilan akrabnya mengucapkan rasa terimakasihnya atas kerjasama yang luar biasa kepada KI NTB dan PPID Pemprov NTB hingga ke seluruh PPID pembantu yang ada di NTB.

"Ini capaian yang tidak mudah di saat kita dihadapi bencana yang bertubi-tubi. Dari gempa hingga pandemi covid-19. Tapi kita telah buktikan kita bisa. Ini kerja yang luar biasa!" jelasnya usai menerima penghargaan, Rabu (25/11).

Selain Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020, berbagai inovasi dan kebulatan tekad untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, mengantarkan Provinsi NTB mendapatkan pujian dari komunitas Internasional, Global Open Government Partnership (OGP) di Washington, DC.

Kolaborasi Program pengembangan Open Government tersebut yang dilakukan di NTB sendiri senantiasa mendapat dukungan dari unsur pimpinan daerah, yakni Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah. Dinas Kominfotik NTB berperan sebagai koordinator dalam perencanaan dan pelaksanaan program bekerja sama dengan 45 perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Komisi Informasi  Daerah dan Komisi Penyiaran Daerah juga memperkuat dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan menjamin kualitas informasi di media. (ikp, @diskominfotikntb)

Read more

Lagi! NTB Raih Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2020 Berita PPID

Lagi! NTB Raih Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2020

Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 dengan kualifikasi tertinggi sebagai Badan Publik Informatif, bersama 10 Provinsi lainnya se-indonesia. Tak tanggung-tanggung, NTB masuk menjadi 4 besar dengan nilai tertinggi setelah Pemprov Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan menggungguli Pemprov DI Aceh, Banten, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta dan Bali.

Penganugerahan di tengah pandemi covid-19 kali ini digelar secara daring dan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH.Ma'ruf Amin di Istana Wapres RI di Jakarta, Rabu 25 November 2020. Sementara itu Pemprov NTB diwakili langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Siti Rohmi Djalilah, didampingi Kadis Kominfotik NTB selaku Ketua PPID Utama Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH,  serta Ketua Komisioner KI - NTB, Ajeng Roslina Motimori. 

Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB, mengungkapkan rasa syukurnya karena NTB bisa dua tahun berturut-turut mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Informatif. Perempuan Inspiratif tersebut juga mengucapkan rasa terimakasihnya atas kerjasama yang luar biasa kepada KI NTB dan PPID Pemprov NTB hingga ke seluruh PPID pembantu yang ada di NTB.

"Ini capaian yang tidak mudah di saat kita dihadapkan pada bencana yang bertubi-tubi. Dari gempa hingga pandemi covid-19. Tapi kita telah buktikan kita bisa. Ini kerja yang luar biasa!" jelasnya. 

Kepala Dinas Kominfotik yang juga ketua PPID Utama Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH juga menjelaskan, Pemprov NTB juga menjadi satu-satunya Provinsi di Indonesia yang telah resmi terpilih menjadi bagian dari Global Open Government Partnership (OGP), sebuah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan tokoh masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan, inklusif, dan pemerintahan yang partisipatif. Sebagai anggota baru OGP, Pemprov NTB akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan anggota OGP lainnya untuk memajukan berbagai agenda "Open Government" dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya. 

"Ini membuktikan bahwa komitmen Gubernur Dr. Zul dan Wakil Gubernur Umi Rohmi dan didukung kolaborasi dan inovasi program keterbukaan informasi publik yang dijalankan Pemerintah Daerah bersama berbagai komponen masyarakatnya, diakui dan diapresiasi oleh komunitas Internasional," pungkas Gede.

 

Sementara itu, Ketua Komisioner KI - NTB, Ajeng Roslina Motimori mengungkapkan penganugerahan ini merupakan buah dari komitmen NTB untuk mewujudkan misi menjadi pemerintah yanh bersih dan melayani. Sejak awal pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, NTB berkomitmen kuat untuk menjadi pemerintah yang terbuka dan transparan. 

"Semoga tahun depan NTB bisa lebih maksimal lagi. Saya optimis tahun depan bisa mengalahkan Jawa Tengah," ujarnya. 

 

Sementara itu, Wakil Presiden Indonesia  KH.Ma'ruf Amin memberikan selamat kepada badan publik yang memperoleh kualifikasi sebagai badan publik informatif. Wapres berpesan teruslah bertahan dalam visi untuk menjaga dan mengembangkan kualitas pelayanan informasi publik agar semakin baik lagi. Kepada badan publik dengan kualifikasi menuju informatif, Wapres berpesan agar tahun depan seluruhnya memenuhi kualifikasi sebagai badan publik informatif. Sedangkan badan publik yang masih cukup, kurang, dan tidak informatif saya berpesan untuk sellau melakukan akselirasi dan perbaikan implementasi KIP dengan mengaplikasikan secara konsisten nilai2 transparansi akuntabilitas inovasi serta partosipasi kepada setiap aspek pelayanan informasi. 

"Dengan komitmen dan strategi yang tepat, saya yakin hal itu bisa diwujudkan," tandasnya. (ikp, @diskominfotikntb)

Read more

Open Government di NTB, Tuai Pujian Komunitas Internasional Berita PPID

Open Government di NTB, Tuai Pujian Komunitas Internasional

Mataram - - Kolaborasi yang dilakukan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Non Government Organization (NGO), Pemda kabupaten/kota dan masyarakat dalam menjalankan program-program “Open Government” tuai pujian Sekretariat Open Government Partnership (OGP) di Washington, DC. Hal tersebut disampaikan Rudi Borrmann selaku Deputy Director, OGP Local, saat pertemuan perdana anggota OPG dunia yang digelar secara virtual, Rabu, 18 November 2020.

“Kolaborasi yang dilakukan Provinsi NTB bersama NGO, masyarakat, dan provinsi dengan kabupaten dan kota dalam menjalankan Open Government sangat menarik.Kolaborasi yang luar biasa. Ini satu-satunya di dunia!” ujar Rudi Borrmann.

Kolaborasi Program pengembangan Open Government tersebut yang dilakukan di NTB sendiri senantiasa mendapat dukungan dari unsur pimpinan daerah, yakni Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah. Dinas Kominfotik NTB berperan sebagai koordinator dalam perencanaan dan pelaksanaan program bekerja sama dengan 45 perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Komisi Informasi  Daerah dan Komisi Penyiaran Daerah juga memperkuat dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan menjamin kualitas informasi di media.

“Mitra kami dari unsur non pemerintahan adalah berbagai CSO, di antaranya FITRA NTB, SOMASI NTB, PWYP Indonesia dan juga Open Government Partnership Indonesia,” jelas Kadis Kominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi.

Read more

46 Calon Komisioner KI NTB Ikut Tahap Psikotes Berita PPID

46 Calon Komisioner KI NTB Ikut Tahap Psikotes

Mataram - - Memahahami seluk beluk Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan memiliki integritas tinggi menjadi kualifikasi utama calon Komisioner Komisi informasi (KI) Provinsi NTB. Hal tersebut yang diharapkan Dr. Kaharuddin, selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel) KI NTB, pada 46 peserta calon komisoner KI NTB yang mengikuti tahap psikotes dan tes dinamika kelompok, di Aula Dinas Kominfotik NTB Senin, (26/10).

“Kualifikasi yang kami harapkan terhadap calon komisioner yang terpilih adalah memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik dan integritas yang tinggi. Memiliki integritas artinya sama yang diomongkan dan apa yang akan dilakukan. Jika ada hal-hal yang kurang dalam proses nanti itu bisa dapat dipelajari tapi integritas harus ada sejak awal,” jelas Kaharuddin.

Pansel calon Komisioner KI NTB sebelumnya juga telah membuka kesempatan kepada masyarakat NTB untuk memberikan masukan terkait dengan track record atau rekam jejak sebanyak 47 calon komisioner KI NTB yang dinyatakan lulus tes kompetensi sebelumnya.

Dari 83 peserta yang berhak ikut tes kompetensi, Pansel menetapkan 47 calon komisioner KI NTB untuk mengikuti tahap seleksi psikotes dan dinamika kelompok. Namun, karena salah seorang peserta berhalangan hadir, maka hanya 46 calon komisioner KI NTB yang mengikuti tahap ini. 

Read more

Keterbukaan Informasi Publik Jadi Modal Pemerintahan Digital Indonesia Berita PPID

Keterbukaan Informasi Publik Jadi Modal Pemerintahan Digital Indonesia

Mataram - - Menteri Komunikasi dan Informatika (MenKominfo) Johnny G. Plate menyatakan keterbukaan informasi publik menjadi modal untuk mewujudkan pemerintahan digital Indonesia. Menurut Menteri Kominfo, sesuai amanat Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indonesia telah mengadopsi beragam inovasi teknologi dalam upaya pelayanan kepada publik yang lebih optimal, efektif, dan efisien. 

"Pandemi Covid-19 mengharuskan kita untuk tidak lagi terbatas pada adopsi teknologi semata. Kita dituntut untuk mensukseskan implementasi e-government menuju digital government. Dalam hal ini, pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan kebijakan menjadi prasyarat yang utama untuk mewujudkannya," ujarnya dalam Silahturahmi Nasional Badan Publik (Silatnas BP) dan Rapat Koordinasi ke-11 Komisi Informasi, dari Jakarta, Senin (26/10).

Read more

West Nusa Tenggara and West Sumbawa To Joins Global Partnership, Promote Open Government Berita PPID

West Nusa Tenggara and West Sumbawa To Joins Global Partnership, Promote Open Government

LOMBOK - The government of West Nusa Tenggara and West Sumbawa has been selected to join the Open Government Partnership (OGP), an organization that brings together governments and civil society leaders to create more transparent, inclusive, and participatory government.

As a new member of OGP, West Nusa Tenggara and West Sumbawa will work with local civil society organizations and other OGP members to advance the open government agenda locally and transform the way the government serves its citizens. 


Dr Zulkieflimansyah as Governor welcomed the addition of West Nusa Tenggara to the Partnership and hopes to learn from OGP members at the national and local level to advance the open government movement.

"Open Government Partnership (OGP) principles that promotes transparency, participation, accountability and inclusiveness are very relevant to the NTB Province’s development missions," he said.

He added, NTB Province is committed to improving better quality of public services, effective and efficient government management.

Read more

NTB Terpilih Sebagai Anggota Kemitraan Global untuk Mempromosikan Open Government ( OGP) Berita PPID

NTB Terpilih Sebagai Anggota Kemitraan Global untuk Mempromosikan Open Government ( OGP)

Mataram - - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terpilih menjadi bagian dari Open Government Partnership (OGP), sebuah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan tokoh masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan, inklusif, dan pemerintahan yang partisipatif. 

Sebagai anggota baru OGP, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya untuk memajukan agenda "Open Government" di tingkat lokal dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya.

Dr. H. Zulkieflimansyah selaku Gubernur menyambut baik masuknya Provinsi NTB ke dalam Kemitraan, dan berharap dapat belajar dari anggota OGP di tingkat nasional dan daerah untuk memajukan gerakan "Open Government". Ia mengatakan prinsip Open Government Partnership (OGP) yang mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inklusivitas sangat relevan dengan misi pembangunan Provinsi NTB. Provinsi NTB berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Read more

OPTIMALISASI WEBSITE RESMI DEMI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Berita PPID

OPTIMALISASI WEBSITE RESMI DEMI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Website resmi badan publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh seluruh Badan Publik. Hal ini agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada satu wadah resmi dengan lebih mudah dan efisien. 

Upaya ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sesuai dengan misi NTB bersih dan melayani.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, saat membuka acara Rapat Teknis Monev KIP 2020 di Kantor KI NTB, Senin (19/10).

"Pemrov NTB berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Karena itu Badan Publik harus memanfaatkan seluruh kanal komunikasi yang tersedia terutama website masing-masing badan publik," jelas Gede panggilan akrab Kadis Kominfotik NTB. 

Read more

Siaran Digital, Lebih Berkualitas & Hidupkan Demokratisasi Penyiaran Berita PPID

Siaran Digital, Lebih Berkualitas & Hidupkan Demokratisasi Penyiaran

Ketua Komisi I DPR RI Meutia Hafid mengatakan, perubahan siaran analog ke  siaran digital akan memiliki banyak manfaat dan lebih menguntungkan. Selain mampu menyajikan konten informasi yang lebih beragam dan berkualitas, sebagai bagian dari pemenuhan atas hak masyarakat untuk tahu. Juga Meutia yang mantan penyiar salah satu TV swasta nasional itu menyebut siaran digital akan menghidupkan ruang demokrasi dalam dunia penyiaran.

"Konten yang disajikan, tidak hanya informasi nasional, tapi juga konten-konten lokal yang menginspirasi kemajuan indonesia. Demikian juga dengan digitalisasi, akan lebih banyak masyarakat yang bisa ikut terlibat dalam dunia usaha penyiaran. Sehingga tidak hanya dikuasai oleh pengusaha media tertentu saja,"  ungkapnya saat membuka sosialisasi dan publikasi yang diinisiasi KPI Pusat bertajuk Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Digital, di hotel DMax di Praya Lombok Tengah Minggu (11/10-2020).

Menurutnya, ASO  (analog swiff off)  atau siaran digital, yang akan diberlakukan tahun 2022 mendatang, akan memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Disamping lebih efisien dari sisi teknologi dan lebih menjamin secara kualitas informasi dan mendorong demokratisasi pola penyiaran. Juga dapat mengatasi persoalan blank spot. Karena  ada keharusan bagi pemerintah untuk membantu site of the box untuk masyarakat bisa mengakses siaran digital, ungkap politisi Golkar yang sekaligus mantan jurnalis itu.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Agung Suprio mengatakan, di tahun 2022 sebagai ambang akhir penyiaran analog secara nasional di tanah air. Karena itu, masyarakat diharap mulai membiasakan diri dengan siaran digital.

"Dari sisi manfaat, pola siaran digital ini jauh lebih baik ketimbang siaran analog seperti saat ini," terangnya.

Read more