46 Calon Komisioner KI NTB Ikut Tahap Psikotes Berita PPID

46 Calon Komisioner KI NTB Ikut Tahap Psikotes

Mataram - - Memahahami seluk beluk Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan memiliki integritas tinggi menjadi kualifikasi utama calon Komisioner Komisi informasi (KI) Provinsi NTB. Hal tersebut yang diharapkan Dr. Kaharuddin, selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel) KI NTB, pada 46 peserta calon komisoner KI NTB yang mengikuti tahap psikotes dan tes dinamika kelompok, di Aula Dinas Kominfotik NTB Senin, (26/10).

“Kualifikasi yang kami harapkan terhadap calon komisioner yang terpilih adalah memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik dan integritas yang tinggi. Memiliki integritas artinya sama yang diomongkan dan apa yang akan dilakukan. Jika ada hal-hal yang kurang dalam proses nanti itu bisa dapat dipelajari tapi integritas harus ada sejak awal,” jelas Kaharuddin.

Pansel calon Komisioner KI NTB sebelumnya juga telah membuka kesempatan kepada masyarakat NTB untuk memberikan masukan terkait dengan track record atau rekam jejak sebanyak 47 calon komisioner KI NTB yang dinyatakan lulus tes kompetensi sebelumnya.

Dari 83 peserta yang berhak ikut tes kompetensi, Pansel menetapkan 47 calon komisioner KI NTB untuk mengikuti tahap seleksi psikotes dan dinamika kelompok. Namun, karena salah seorang peserta berhalangan hadir, maka hanya 46 calon komisioner KI NTB yang mengikuti tahap ini. 


Dari 46 peserta tersebut nantinya akan dicari 10 -15 orang calon Komisioner KI NTB yang akan disampaikan ke gubernur. Selanjutnya, gubernur akan menyampaikan ke DPRD NTB untuk dilakukan fit and proper test.

“Kita berharap KI NTB kedepannya dapat lebih baik sebagai lembaga yang memfasilitasi keterbukaan informasi publik.  Karena informasi publik merupakan kebutuhan dan hak masyarakat yang telah dijamin oleh undang-undang,” harap Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Mataram ini.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Tim Sekretariat Pansel KI, Chairi Chalidianto, juga memastikan bahwa rangkaian tes seleksi calon komisioner yang masuk pada tahap psikotes dan dinamika kelompok ini telah sesuai dengan standar protokol kesehatan. Diantaranya adalah dengan meminta keterangan rapid test kepada masing-masing peserta, cek suhu badan, jaga jarak, serta menyediakan tempat cuci tangan. 

"Kami pastikan psikotes dan dinamika kelompok ini berjalan sesuai protokol Covid-19. Mudah-mudahan semua berjalan dengan aman dan sesuai rencana, karena tes seleksi KI ini sudah cukup lama tertunda," jelasnya.

Sementara itu, Hendriadi, salah seorang Komisioner KI NTB yang kembali mengikuti seleksi tahun ini berharap siapapun yang terpilih menjadi komisioner KI NTB adalah yang terbaik. Terbaik dalam artian memiliki pemahaman keterbukaan informasi publik dan memiliki integritas yang tinggi. Tentunya demi semakin terbukanya informasi publik di Provinsi NTB.

“Saya sebagai peserta berharap semua peserta yang lulus merupakan yang terbaik. Memiliki integritas dan memahami konteks keterbukaan informasi publik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik,” tandasnya. (IKP/ diskominfotikntb)

Read more

Keterbukaan Informasi Publik Jadi Modal Pemerintahan Digital Indonesia Berita PPID

Keterbukaan Informasi Publik Jadi Modal Pemerintahan Digital Indonesia

Mataram - - Menteri Komunikasi dan Informatika (MenKominfo) Johnny G. Plate menyatakan keterbukaan informasi publik menjadi modal untuk mewujudkan pemerintahan digital Indonesia. Menurut Menteri Kominfo, sesuai amanat Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indonesia telah mengadopsi beragam inovasi teknologi dalam upaya pelayanan kepada publik yang lebih optimal, efektif, dan efisien. 

"Pandemi Covid-19 mengharuskan kita untuk tidak lagi terbatas pada adopsi teknologi semata. Kita dituntut untuk mensukseskan implementasi e-government menuju digital government. Dalam hal ini, pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan kebijakan menjadi prasyarat yang utama untuk mewujudkannya," ujarnya dalam Silahturahmi Nasional Badan Publik (Silatnas BP) dan Rapat Koordinasi ke-11 Komisi Informasi, dari Jakarta, Senin (26/10).

Menteri Johnny menyarakan pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan tatanan kehidupan masyarakat serta tata laku pemerintahan. Mengutip hasil temuan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (MASTEL), Menteri Kominfo menyatakan adanya peningkatan penggunaan internet fixed broadband sebesar 28% di kuartal kedua tahun ini. "Momentum tersebut menjadi titik di mana transformasi digital nasional menjadi kian mendesak untuk dilakukan," jelas Johnny secara virtual melalui aplikasi zoom yang turut disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang diwakili Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si bertempat di Ruang Rapat Anggrek Setda. 

Menurut Johnny, sapaan akrabnya, kebutuhan publik terhadap infomasi yang akurat harus terus dijamin pemenuhannya.
“Upaya berkesinambungan juga terus dilakukan melalui berbagai program untuk mewujudkan digital government melaalui pendirian pusat data nasional,” jelasnya

Sesuai dengan tema “Inovasi dan Pelayanan Informasi Untuk Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi Nasional Melalui Adaptasi Kebiasaan Baru” Jhonny mengungkapkan bahwa Pemerintah terus berinovasi melalui beragam program unutk mewujudkan 'digital government', seperti dengan adanya pusat data Nasional atau 'government data center'. 

“Dalam semangat wujudkan pemerintahan digital yang terbuka, kemkominfo berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait dan telah mendorong berbagai upaya dalam penanganan covid – 19,” pungkas Johnny.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengungkapkan bahwa seluruh Badan Publik terus bersinergi untuk membudayakan keterbukaan informasi untuk mewujudkan masyarakat yang informatif. 

Gede Narayana menjelaskan ada tiga langkah yang akan diputuskan dalam Silatnas dan Rakornas KI seluruh Indonesia.

Pertama berkoordinasi secara nasional demi sinergitas inovasi pelayanan Informasi Publik dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional melalui Adaptasi Kebiasaan Baru.

Kedua, menetapkan action plan terkait sinergitas inovasi pelayanan Informasi Publik.

"Ketiga, merumuskan langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh Badan Publik (BP) bersama KI Pusat dan Daerah dalam rangka inovasi pelayanan Informasi Publik," tuturnya.

Dia berharap dukungan dari seluruh BP dan jajaran KI seluruh Indonesia meningkatkan komitmen dalam inovasi pelayanan Informasi Publik.

Menurutnya Informasi Publik sangat penting bagi masyarakat, sehingga adanya pandemi Covid-19 yang bukan hambatan bagi BP untuk memberi ruang Access to Information dan Right to Information kepada publik secara inovatif.

“Informasi Publik penting bagi masyarakat, selain untuk mencerdaskan bangsa juga dapat meminimalisasi penyebaran hoaks yang menyesatkan,” katanya.

Dia menambahkan bahwa KI Pusat sejak awal
pandemi telah menerbitkan Surat Edaran (SE) KI Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Covid-19 dan Keputusan Ketua KI Pusat No.04 Tahun 2020 tentang Pedoman Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigas Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik.

Bahkan SE tesebut telah diserahkan ke Gugus Tugas Covid-19, Menteri Kesehatan dan Badan Publik (BP) di tingkat pusat dan daerah sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan Informasi Publik selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat Covid-19.

“SE memberi pedoman dan kepastian bagi BP serta Gugus Tugas Covid-19 untuk pelayanan informasi, sebab sejak pandemi banyak informasi hoaks beredar sehingga membingungkan masyarakat,” tegasnya.

"Wujud adaptasi kebiasaan baru antara lain dengan dikeluarkan surat edaran ki pusat nomor 2 tahun 2020 dalam masa darurat kesehatan masyarakat akibat COVID-19 dan keputusan Ketua ki pusat nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman mediasi dan ajudikasi nob mitigasi sengketa informasi publik secara elektrik, surat tersebut yang ditujukan kepada gugus tugas COVID-19, menteri kesehatan dan seluruh badan publik tingkat pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat" Jelasnya. 

Gede juga berharap agar kegiatan silaturahmi ini dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. "Harapannya agar agenda ini dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan bagi bangsa negara dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, bersih dan efesien" tutupnya dalam penyampaian sambutan.

Dalam laporannya, Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Acara Silatnas dan Rakornas MH Munzaer selaku Sekretaris KI Pusat ini menyampaikan acara diikuti oleh sekitar 500 peserta. Peserta terdiri dari KI seluruh Indonesia (KI Provinsi/Kabupaten/Kota), tujuh kategori Badan Publik (BP) terdiri dari BP Kementerian, BP BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BP Pemerintah Provinsi (Pemprov), BP LNS (Lembaga Non Struktural), BP LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian), Parpol (Partai Politik), dan PTN (Perguruan Tinggi Negeri), termasuk NGO (Non Government Organization) keterbukaan Informasi Publik.

Terdapat dua sesi diskusi panel dan dua sidang komisi, yaitu bidang internal dan eksternal. Adapun diskusi panel pertama diisi Narasumber (Narsum) Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)  Bahlil Lahadalia dengan materi "Keterbukaan Informasi untuk Mendukung Peningkatan Investasi”.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo materi "Disiplin ASN sebagai Kunci Penanggulangan Covid-19". Dilanjutkan Narsum Menteri Dalam Negeri diwakili Kapuspen Kemendagri Benni Irwan dengan materi  "Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Indonesia Sehat" dengan moderator Romanus Ndau Lendong (Komisioner KI Pusat)

Panel sesi kedua menghadirkan Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ibnu Hamad dengan materi "Strategi Komunikasi di Masa Pandemi Covid-19" dan Praktisi Kesehatan Erlina Burhan materi "Pola Hidup Sehat untuk Indonesia Bebas Covid-19".

Panel ini ditutup dengan testimoni tentang pelaksanaan keterbuakaan Informasi Publik dari perwakilan pegiat keterbukaan informasi FoINI (Freedom of Information Network Indonesia) dan ICW (Indonesian Corruption Watch). (IKP/diskominfotikntb)

Read more

West Nusa Tenggara and West Sumbawa To Joins Global Partnership, Promote Open Government Berita PPID

West Nusa Tenggara and West Sumbawa To Joins Global Partnership, Promote Open Government

LOMBOK - The government of West Nusa Tenggara and West Sumbawa has been selected to join the Open Government Partnership (OGP), an organization that brings together governments and civil society leaders to create more transparent, inclusive, and participatory government.

As a new member of OGP, West Nusa Tenggara and West Sumbawa will work with local civil society organizations and other OGP members to advance the open government agenda locally and transform the way the government serves its citizens. 


Dr Zulkieflimansyah as Governor welcomed the addition of West Nusa Tenggara to the Partnership and hopes to learn from OGP members at the national and local level to advance the open government movement.

"Open Government Partnership (OGP) principles that promotes transparency, participation, accountability and inclusiveness are very relevant to the NTB Province’s development missions," he said.

He added, NTB Province is committed to improving better quality of public services, effective and efficient government management.

Indonesian CSO-OGP Secretariat, Aryanto Nugroho from PWYP Indonesia and Dwi Arie Santo from SOMASI NTB noted the importance of civil society and government collaboration to create reforms that respond to the needs of citizens in West Nusa Tenggara, Indonesia, and that OGP offers the right platform to achieve this.

They believe that joining Local OGP will get the opportunity to apply unusual and ambitious ways to improve public services. A more open and more participatory government management will result to accountability in government. The citizens will increasingly trust in the services provided to them. They can complain directly or indirectly to the services obtained. The government will respond and continue to make improvements to public services.


Civil society organizations and reformers in government have championed open government approaches in West Nusa Tenggara Province and West Sumbawa Regency.

These initiatives consist of developing a public service complaint system and a wistle blowing system (WBS), revitalizing an integrated health service post (posyandu) through the posyandu information system and providing a single data portal for NTB.

As a new member of OGP, West Nusa Tenggara and West Sumbawa hopes to scale up these efforts in partnership with local stakeholders and incorporate lessons learned from other OGP members. 

OGP is welcoming 55 other new local members composed of 64 local governments from 32 countries to join OGP Local. This expansion, the largest in OGP history, comes at a critical moment as cities and local communities are at the forefront of efforts to respond to COVID-19 while also facing strained budgets and climate insecurity. The 56 new members were selected out of a pool of 112 applications.

Members of OGP Local have been at the forefront of innovation, taking bold steps to address persistent challenges. For example, in Buenos Aires, Argentina, government and civil society partnered to ensure marginalized communities have access to reproductive health and, in Sekondi-Takoradi, Ghana, citizens can digitally access information on applications for infrastructure projects empowering them to fight corruption and illegal construction activities. Following the success of the first 20 OGP local members, the OGP Steering Committee agreed to expand the cohort in 2020.

OGP’s Chief Executive Officer, Sanjay Pradhan, warmly welcomed the addition of the new members to the Partnership.

“Local leaders - in government and civil society - are often closest to the people they serve. Open local government can deliver a transformative impact in people’s lives and build trust," he said.

Assessed by OGP and chosen by a diverse Selection Committee composed members of the OGP Steering Committee, current OGP Local members and civil society representatives, West Nusa Tenggara Province and West Sumbawa Regency was selected based on the assessment of criteria outlined in the call for proposals, as well as other factors considered to ensure a regionally diverse group, with different types and size of entities, and unique strengths to complement the objectives of OGP Local.

OGP received more than 100 joint applications from governments and civil society organizations at the local level in 2020 expressing their interest in joining OGP Local.

All applicants have been invited to join OGP Local's Community of Practice and contribute to develop OGP’s knowledge base of local open government and participate in OGP peer exchange activities to scale up reforms at the national and local levels for all OGP members.

About OGP


In 2011, government leaders and civil society advocates came together to create a unique partnership—one that combines these powerful forces to promote accountable, responsive and inclusive governance.

Seventy-eight countries and a growing number of local governments—representing more than two billion people—along with thousands of civil society organizations are members of the Open Government Partnership (OGP).

Read more

NTB Terpilih Sebagai Anggota Kemitraan Global untuk Mempromosikan Open Government ( OGP) Berita PPID

NTB Terpilih Sebagai Anggota Kemitraan Global untuk Mempromosikan Open Government ( OGP)

Mataram - - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terpilih menjadi bagian dari Open Government Partnership (OGP), sebuah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan tokoh masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan, inklusif, dan pemerintahan yang partisipatif. 

Sebagai anggota baru OGP, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya untuk memajukan agenda "Open Government" di tingkat lokal dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya.

Dr. H. Zulkieflimansyah selaku Gubernur menyambut baik masuknya Provinsi NTB ke dalam Kemitraan, dan berharap dapat belajar dari anggota OGP di tingkat nasional dan daerah untuk memajukan gerakan "Open Government". Ia mengatakan prinsip Open Government Partnership (OGP) yang mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inklusivitas sangat relevan dengan misi pembangunan Provinsi NTB. Provinsi NTB berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Read more

OPTIMALISASI WEBSITE RESMI DEMI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Berita PPID

OPTIMALISASI WEBSITE RESMI DEMI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Website resmi badan publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh seluruh Badan Publik. Hal ini agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada satu wadah resmi dengan lebih mudah dan efisien. 

Upaya ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sesuai dengan misi NTB bersih dan melayani.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, saat membuka acara Rapat Teknis Monev KIP 2020 di Kantor KI NTB, Senin (19/10).

"Pemrov NTB berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Karena itu Badan Publik harus memanfaatkan seluruh kanal komunikasi yang tersedia terutama website masing-masing badan publik," jelas Gede panggilan akrab Kadis Kominfotik NTB. 

Read more

Siaran Digital, Lebih Berkualitas & Hidupkan Demokratisasi Penyiaran Berita PPID

Siaran Digital, Lebih Berkualitas & Hidupkan Demokratisasi Penyiaran

Ketua Komisi I DPR RI Meutia Hafid mengatakan, perubahan siaran analog ke  siaran digital akan memiliki banyak manfaat dan lebih menguntungkan. Selain mampu menyajikan konten informasi yang lebih beragam dan berkualitas, sebagai bagian dari pemenuhan atas hak masyarakat untuk tahu. Juga Meutia yang mantan penyiar salah satu TV swasta nasional itu menyebut siaran digital akan menghidupkan ruang demokrasi dalam dunia penyiaran.

"Konten yang disajikan, tidak hanya informasi nasional, tapi juga konten-konten lokal yang menginspirasi kemajuan indonesia. Demikian juga dengan digitalisasi, akan lebih banyak masyarakat yang bisa ikut terlibat dalam dunia usaha penyiaran. Sehingga tidak hanya dikuasai oleh pengusaha media tertentu saja,"  ungkapnya saat membuka sosialisasi dan publikasi yang diinisiasi KPI Pusat bertajuk Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Digital, di hotel DMax di Praya Lombok Tengah Minggu (11/10-2020).

Menurutnya, ASO  (analog swiff off)  atau siaran digital, yang akan diberlakukan tahun 2022 mendatang, akan memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Disamping lebih efisien dari sisi teknologi dan lebih menjamin secara kualitas informasi dan mendorong demokratisasi pola penyiaran. Juga dapat mengatasi persoalan blank spot. Karena  ada keharusan bagi pemerintah untuk membantu site of the box untuk masyarakat bisa mengakses siaran digital, ungkap politisi Golkar yang sekaligus mantan jurnalis itu.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Agung Suprio mengatakan, di tahun 2022 sebagai ambang akhir penyiaran analog secara nasional di tanah air. Karena itu, masyarakat diharap mulai membiasakan diri dengan siaran digital.

"Dari sisi manfaat, pola siaran digital ini jauh lebih baik ketimbang siaran analog seperti saat ini," terangnya.

Read more

Keterbukaan Informasi Publik Jadi Komitmen Kolektif Forkompinda NTB Berita PPID

Keterbukaan Informasi Publik Jadi Komitmen Kolektif Forkompinda NTB

Mataram - - Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi komitmen secara kolektif seluruh pemangku kepentingan di Pemprov NTB mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur dan anggota Forkompinda untuk tetap bersinergi bahwa KIP bagi masyarakat merupakan keharusan, sehinga apa yang diprogramkan dan dilaksanakan terfokus dengan baik.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah pada saat memberikan penjelasan dalam Monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat  secara virtual, Selasa (06/10) bertempat di Ruang Kerjanya. 

“Dengan demikian masyarakat bisa mengetahui apa yang kita lakukan akan cepat mendapatkan "feed back" untuk seterusnya melakukan perbaikan dan penyempurnaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang,” kata Wagub yang turut didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB I Gede Putu Aryadi. 

Read more

Hari Hak untuk Tahu ke-18 Kampanyekan Pentingnya Pakai Masker Berita PPID

Hari Hak untuk Tahu ke-18 Kampanyekan Pentingnya Pakai Masker

Mataram - - Right To Know Day (RTKD) atau Hari Hak Untuk Tahu sedunia ke-18 yang jatuh pada tanggal 28 September tahun ini diperingati oleh Komisi Informasi dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB dengan sedikit berbeda. Pasalnya, pandemi covid-19 tengah melanda seluruh belahan dunia yang menuntut masyarakat untuk hidup dengan tatanan normal baru.

Protokol kesehatan covid-19 yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak, merupakan kewajiban bersama yang jika tidak dilakukan akan mengancam keselamatan diri sendiri hingga keselamatan bersama. Karena itu, RTKD tahun ini diperingati KI dan Diskominfotik NTB dengan tema "Sudah Tahu Bahaya Corona, Gunakan Maskermu!". 

“Pilihan tema ini sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19, Kami berharap masyarakat sadar informasi, jika sudah tahu bahaya Covid-19 mesti dibarengi dengan tindakan pencegahan, paling tidak pakailah masker dimanapun berada,” Ujar Ajeng Roslinda Motimori, Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Senin (28/9). 

Read more

PPID NTB Terus Upgrade Kemampuan Menulis Berita PPID

PPID NTB Terus Upgrade Kemampuan Menulis

Mataram - - Menulis merupakan kemampuan yang harus terus diasah oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID). Karena menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik merupakan kewajiban PPID yang salah satunya tertuang dalam berbagai bentuk produk tulisan.

Tak hanya kemampuan menulis, PPID juga harus paham jenis informasi publik yang wajib disuguhkan dan pada media mana saja informasi tersebut harus dipublikasikan. 

"Informasi merupakan kewajiban yang harus diberikan ke pada masyarakat. PPID harus tahu jenis informasi apa saja yang  bisa dishare dana pada media mana saja informasi tersebut harus dipublikasikan," jelas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, saat menjadi pemateri dalam pelatihan penulisan berita untuk OPD yang digelar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Selasa (29 September 2020). 

Read more

Pemerintah Daerahnya Terbuka, Pers di NTB Tumbuh Pesat Berita PPID

Pemerintah Daerahnya Terbuka, Pers di NTB Tumbuh Pesat

NTB memiliki reputasi dan prestasi yang sangat baik dalam pengelolaan informasi publik. Bahkan NTB menjadi provinsi terbaik di indonesia dalam bidang keterbukaan/transparansi. "Banyak inovasi hebat yang digagas Pemda NTB dan jajarannya, seperti program Desa Benderang informasi ( DBIP), Sekolah Perjumpaan, Desa Bersinar dan sekarang ini, "Mawaremas" (melawan rentenir berbasis mesjid)," ujar Dewi Sri Sotijaningsih, SE, M.Si, selaku Kasubdit Komunikasi dan Ditpolkam Bapenas RI saat memandu acara pada Webinar “Reviuw Hambatan-hambatan Kebebasan Pers Dalam Demokrasi Indonesia” di ruang kerjanya, Rabu (9/9-2020).

Hal tersebut disampaikan Dewi sapaannya mengamini penjelasan Kadis Kominfotik NTB, Gde Putu Aryadi  terkait pertanyaan tentang pandangan Pemerintah Provinsi NTB terhadap eksistensi pers di daerah, apakah penting?. Terlebih cepat dan pesatnya perkembangan TIK, sehingga ada kecendrungan  publik dan birokrasi lebih suka media sosial.

Sebelumnya Sekda NTB, Drs. H.Lalu Gita Ariadi, M.Si saat menjadi narasumber pada Webinar  tersebut menilai kebebasan pers di NTB saat ini sudah sangat maju dan berkembang sangat cepat dan pesat. Bahkan jika dibandingkan dengan era-era sebelumnya dimana otoritas tertentu sangat kental mengekang kebebasan pers, maka era sekarang tidak lagi terlihat adanya banyak hambatan, terang sekda yang memiliki pengalaman panjang sebagai Humas dan Jubir Pemprov NTB itu.

"Justru sekaranglah era bagi pers untuk bisa  menikmati kebebasan, bisa leluasa menjalankan fungsinya sebagai pilar pembangunan demokrasi yang makin kuat dalam upaya mewujudkan pembangunan NTB Gemilang," ungkap Sekda NTB, 

Gita sapaannya menyebut bahwa kemajuan pers di NTB tak lepas dari peran pemerintah daerah yang sangat terbuka dan senantiasa mendukung kiprah pers agar lebih kompeten dan profesional. 

Pihaknya kata Miq Gita tak hanya mendukung aspek peningkatan profesionalisme awak media saja, tetapi juga menyediakan ruang kemitraan bagi kebebasan pers, untuk ikut ambil bagian dalam keseluruhan proses pembangunan di NTB. 

Namun dibalik kebebasan pers dan kesempatan terbuka lebar tersebut, Sekda Gita Ariadi mengakui masih adanya sejumlah hambatan yang menjadi "PR" bersama untuk dibenahi. Misalnya pertumbuhan jumlah media dan jurnalist yang begitu pesat, belum diiringi peningkatan kompetensi wartawan. 

"Masih banyak media mainstream yang belum memenuhi verifikasi, juga wartawan sebagian besar belum didukung sertifikasi  dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW)," tegasnya. 

Dengan kondisi seperti itu, menurutnya sangat berpengaruh pada kualitas informasi yang disajikan, sekaligus salah satu hambatan kebebasan pers bagi media.

Pada webinar dengan tema "Hambatan - hambatan Kebebasan Pers di wilayah Bali, NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut, Sekda menjelaskan ada 4 (empat) hal besar yang berpotensi menghambat kebebasan pers. Yakni kekerasan terhadap jurnalis, informasi hoax, rendahnya kompetensi wartawan, rendahnya kepercayaan terhadap kontens informasi yg disajikan, serta penyamaran dari sisi hukum atau regulasi.

Selain itu, Sekda juga mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak mudah untuk menjadi seorang pewarta (wartawan, red) karena dibutuhkan keahlian khusus yang dibuktikan dimilikinya, serta bersertifikat khusus. Berbeda dengan zaman sebelumnya,  dimana kuantitas yang begitu tinggi dan kualitas sangat sedikit sehingga kualitas informasi yang tersebar dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya pemelintiran (pemutar balikan fakta, red),” ujar Miq Gite, sapaan akrab Sekda Provinsi NTB. 

Meski demikian, kata mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi NTB tersebut, berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendukung kebebasan pers sekaligus meningkatkan kualitas pers yakni memfasilitasi terselenggaranya bimbingan teknis terhadap lembaga, membangun pola kemitraan yang profesional dengan perusahaan - perusahaan pers yang ada, membuka media komunikasi seluas - luasnya, mendukung terselenggaranya UKW dan mendorong perusahaan pers untuk menjadi badan hukum profesional. 

Senada dengan Sekda NTB, Dewan Pers RI, Agung Mahardika dalam paparannya menjelaskan bahwa kebebasan pers di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara termasuk dalam kategori baik. Semua provinsi di Bali dan Nusra mengalami kemajuan pers yang cukup menggembirakan. Angka kebebasan pers di NTB tahun 2019 sebesar 73, 60 termasuk kategori baik, terangnya. 

 

Ketua Ikatan Jurnalis TV Indonesia (IJTI) NTB Riady Sulhi memaparkan, bahwa di NTB saat ini hanya 6% awak media yang telah terverifikasi UKW. Sedangkan kini, ada ratusan awak media mainstream baik itu media online dan cetak setiap hari turun kelapangan untuk liputan. 

"Ini menjadi kendala bagaimana kualitas liputan dan kualitas informasi yang akan disampaikan ke masyarakat," kata Sulhi. 

Sebelumnya, Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian Bappenas, Drs. Wariki Sutikno MCP menjelaskan, kebebasan pers merupakan salah satu aspek yang ada di dalam demokrasi. Sehingga diperlukan peningkatan demokrasi dengan berbagai upaya - upaya yang telah diidentifikasi oleh Bappenas. 

"Langkah - langkah yang telah diidentifikasi oleh Bappenas yakni, kualitas kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernega akan lebih baik, diplomasi internasional akan lebih disegani dan efektif. Jika kualitas demokrasi bagus dan bisa dipasarkan untuk mendatangkan devisa," tutupnya.

Read more

SMEETON, APLIKASI MEETING VIRTUAL BESUTAN DISKOMINFOTIK NTB Berita PPID

SMEETON, APLIKASI MEETING VIRTUAL BESUTAN DISKOMINFOTIK NTB

Aplikasi SmeetOn berbasis Big Blue Button (BBB) merupakan produk open source dengan lisensi GNU GPL sehingga memungkinkan untuk penggunanya memodifikasi source code sesuai dengan kebutuhan masing-masing usernya.

Tetapi apakah anda tahu manfaat aplikasi SmeetOn ?  SmeetOn merupakan aplikasi untuk menggelar meeting secara online  yang mirip dengan aplikasi Zoom dan berbagai aplikasi meeting online berbayar lainnya. Aplikasi meeting virtual kini mulai favorit dan banyak di gunakan oleh institusi atau lembaga untuk melakukan rapat secara online di masa Pandemi Covid 19, karena adanya kebijakan physical distancing dan menghindari kerumunan

Namun aplikasi SmeetOn yang merupakan buatan Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB tersebut,   beda dengan aplikasi berbayar yang banyak tersedia di playstore.

Read more