Menelusuri Jejak Keterbukaan Informasi Publik di NTB Artikel PPID

Menelusuri Jejak Keterbukaan Informasi Publik di NTB

Diskominfotik NTB -- Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen mewujudkan Keterbukaan informasi publik yang seluas-luasnya kepada masyarakat, dengan memanfaatkan seluruh kanal komunikasi yang tersedia, baik media mainstream maupun akun media sosial resmi badan publik. 

Komitmen yang telah tertuang dalam Misi NTB Bersih dan Melayani ini bukanlah isapan jempol belaka. Langkah nyata untuk mewujudkan hal tersebut satu persatu telah direalisasikan. Berbagai inovasi layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah dikembangkan oleh Pemrov NTB sejak awal pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Sitti Rohmi Djalilah. 

"Tentunya Pemerintah Provinsi NTB tidak melakukannya sendirian. Kami melibatkan seluruh Badan Publik Provinsi NTB bersama kabupaten dan kota serta berbagai elemen dan komunitas warga," jelas Ummi Rohmi, panggilan akrab Wagub NTB saat menyampaikan presentasi Inovasi dan Kolaborasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Ruang Kerjanya, Selasa 15 September 2020.

Kolaborasi mewujudkan KIP yang transparan tersebut bahkan hingga organisasi terkecil di tingkat Desa. Salah satunya tercermin dalam Program Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) yang merupakan kerjasama antara Pemprov NTB dan Komisi Informasi (KI) NTB. Provinsi NTB merupakan daerah pertama di Indonesia yang menerapkan inovasi layanan Keterbukaan informasi publik di tingkat Desa/Kelurahan, melalui program DBIP ini. Bahkan, sejak tahun 2016 yang lalu, NTB telah mempelopori Pembentukan PPID Desa/Kelurahan dan PPID pada Unit layanan dasar (seperti sekolah dan puskesmas). 

"Peran PPID badan publik Pemerintah Provinsi NTB selalu kami optimalkan demi memenuhi hak masyarakat untuk tahu," ungkap Wagub perempuan pertama NTB tersebut.

Ummi Rohmi kemudian memaparkan lebih rinci terkait sejumlah inovasi layanan informasi publik yang telah dikembangkan Pemrov NTB. Di antaranya Aplikasi NTB Care, merupakan aplikasi android penyedia informasi apa saja dan memungkinkan masyarakat untuk melaporkan berbagai dugaan pelanggaran hukum pada badan publik yang ada di provinsi, kabupaten/kota, badan publik instansi vertikal, dan badan usaha milik daerah. 

 

Kemudian, Portal NTB Satu Data, adalah Portal khusus yang menyediakan layanan informasi publik tentang data statistik sektoral serta data-data dukung program yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi NTB.  
Selain itu, ada Sistem Informasi Posyandu (SIP Posyandu), sebagai sarana aplikasi untuk mendapatkan berbagai data terpadu Posyandu di desa dan kelurahan. Dan Aplikasi SIAGA NTB yang memuat informasi tentang kebencanaan dan memuat edukasi terkait mitigasi bencana bagi masyarakat. Serta program bertemu Gubernur dan Wakil Gubernur langsung yang digelar sepekan sekali. 

"Seluruh, inovasi KIP tersebut mengantarkan NTB berhasil meraih Anugerah Nasional Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, dengan kualifikasi tertinggi, yakni Badan Publik Informatif Tahun 2019," tutur Wagub. 

Inovasi pelayanan informasi publik di Provinsi NTB tak berhenti begitu saja ketika pandemi covid-19 melanda. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi menjelaskan, NTB tetap mengikhtiarkan keterbukaan informasi yang selebar-lebarnya bagi masyarakat. Tentunya beradaptasi dengan tatanan hidup normal baru yang serba virtual. Kalaupun mengharuskan masyarakat untuk mengunjungi tempat pelayanan informasi publik disertai protokol kesehatan covid-19.

Pada masa pandemi ini, NTB juga menjadi Provinsi Pertama di Indonesia yang diapresiasi oleh Masyarakat dari Komunitas Independen @KAWALCOVID19.

"Seluruh informasi yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi NTB berkolaborasi dengan seluruh pemangku amanah di NTB, dinilai paling lengkap, progresif, terbuka dan jujur," jelas Gede, panggilan akrab Kadis Kominfotik NTB. 

Presiden Joko Widodo bahkan mengapresiasi program inovasi terkait data dan strategi mengatasi dampak sosial ekonomi dari Pandemi Covid-19 di NTB, melalui gerakan industrialisasi local, dan didukung kebijakan “Bela & Beli Produk Lokal” dalam program bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Program tersebut telah berhasil menghidupkan dan menggerakkkan ribuan usaha IKM dan UKM yang sempat gulung tikar tergerus dampak Covid-19.

"Bahkan Bapak Presiden menilai bahwa inovasi dari NTB ini layak dicontoh dan diterapkan oleh Provinsi- Provinsi Lainnya," jelas mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB tersebut. 

Khusus terkait kondisi pandemi Covid-19, dijelaskan Gede, Pemprov NTB telah mengembangkan sejumlah progam dan Inovasi. Antara lain, Portal corona.ntbprov.go.id yang menyediakan seluruh data dan informasi covid-19 yang diupdate setiap harinya. Tersedia pula aplikasi  (self check up) covid-19 sehingga warga bisa melakukan cek kesehatan secara mandiri. Di dalam Portal Covid 19 ini  juga tersedia  aplikasi JPS Gemilang yang bisa dimanfaatkan oleh warga untuk mengetahui status dan trekking bantuan JPS Gemilang. 

 

NTB juga memiliki Layanan Provincial Call Center Satgas Covid-19  yang bisa dihubungi masyarakat selama 24 jam. Call Centre ini juga dipadukan dengan layanan informasi melalui live streaming facebook Diskominfotik NTB dan turut disiarkan juga oleh lembaga penyiaran Publik seperi TV dan Radio. 

Aplikasi teranyar yang dimiliki NTB adalah, System Meeting Online (Smeeton). Aplikasi menjadi salah satu inovasi yang dikembangkan untuk memfasilitasi kegiatan dan rapat-rapat secara virtual yang dapat digunakan oleh siapapun. Lebih simpel dan terjamin keamanannya. Dikembangkan oleh Diskominfotik NTB, aplikasi ini bebas biaya berlangganan. Selain Smeeton, juga ada aplikasi NTB Mall, platform belanja online warga NTB. 

 

Berbekal berbagai inovasi pelayanan informasi publik yang telah diluncurkan bahkan saat pandemi Covid-19 melanda, Pemprov NTB tahun ini kembali mengikuti evaluasi monev keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Pusat. 

"Semoga NTB bisa mempertahankan predikat Badan Publik Informatif dan kembali mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik," harap Gede.

Read more

MERAWAT KETERBUKAAN, DENGAN SIPYANDU, NTB CARE & SATU DATA NTB Artikel PPID

MERAWAT KETERBUKAAN, DENGAN SIPYANDU, NTB CARE & SATU DATA NTB

Pemerintahan yang terbuka (open government), sudah pasti adalah postur birokrasi yang selalu aktif dan responsif dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Karena ia tampil sederhana, lebih cepat hadir didepan, untuk mau tahu, mau mendengar dan merasakan apa yang dihadapi publik. Itulah personifikasi dari sosok pemimpin dan pemerintahan yang punya spirit untuk jujur dan melayani. 

Mewujudkan pemerintahan terbuka, bukanlah pekerjaan mudah. Selain dibutuhkan komitmen dan pengabdian yang didasari ketulusan dan kejujuran, juga dibutuhkan dukungan data dan informasi yang valid, lengkap dan akurat serta disajikan dalam waktu yang tepat sehingga mampu menjawab kebutuhan publik. 

Jadi instrumen penting dalam mencapai pemerintahan yang terbuka adalah data dan informasi. Pada tingkat nasional, Presiden sudah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Semangatnya adalah harmonisasi data yang diperoleh dari masing–masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah hingga desa/kelurahan dan dusun agar lebih akurat, mutakhir, terpadu, akuntable, mudah diakses, dan mudah dibagipakaikan. 

Dibandingkan nasional, NTB selangkah lebih maju. Jauh sebelum Perpres 39 tentang SDI itu terbit, pemerintahan Gubernur Dr. Zul- Umi Rohmi dalam Perda tentang RPJMD NTB 2019-2023 telah menetapkan  "Satu Data NTB" sebagai salah satu program unggulan daerah. NTB juga meraih predikat tertinggi sebagai badan publik informatif nasional tahun 2019.

Capain itu tentu karena tingginya komitmen keterbukaan dari pimpinan daerah, didukung penyediaan sistem informasi yang dapat menampung berbagai keluh kesah dan beragam problematika sosial ekonomi dan hukum yang diadukan masyarakat kepada Gubernur NTB, melaui Aplikasi "NTBCare".  Juga tersedia Sistem Informasi Posyandu (SIPyandu) yang digunakan untuk mencatat seluruh data/aktivitas dari Posyandu Keluarga yang ada di tiap-tiap desa/dusun. Sehingga dari rekapitulasi data-data tersebut maka pemerintah daerah dapat mengetahui kondisi dan kebutuhan program senyatanya yang diperlukan masyarakat untuk mengatasi permasalahannya. 

Untuk mendukung integrasi dari Program unggulan ini, Pemda NTB juga memiliki instrumen regulasi berupa Perda No. 3 Tahun 2018 tentang tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik. 

Tak hanya itu, Gubernur NTB dan jajarannya juga terus membuka ruang dialog dengan masyarakat tanpa sekat, baik komunikasi langsung maupun online, dengan membuka seluruh kanal komunikasi publik yang tersedia, termasuk lewat media sosial. 

NTB satu Data dapat diakses melalui portal: data.ntbprov.go.id. Didalamnya telah tersaji 1.060 jenis data statisktik sektoral, terdiri dari data sektor ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur wilayah.  Mulai dari data-data untuk perencanaan pembangunan daerah dan indikator statistik sektoral utama (KOR)  hingga seluruh data yang terkait dengan penyelengaraan urusan pemerintahan yang berada dibawah koordinasi dan tanggungjawab penguasaan oleh masing-masing OPD.

Diakui memang, data statistik yang tersaji diruang publik ini, belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan pengguna data. Masih ada perbedaan data, baik antar OPD tingkat provinsi maupun antar provinsi dan kabupaten/kota hingga desa/kelurahan dan dusun. Padahal jenis datanya hampir sama dan saling terkait.  Misalnya saja soal data warga miskin, buruh migran penyandang masalah sosial, data tentang profil usaha BumDes, data soal luas lahan pertanian, data produksi pertanian, kawasan ternak, jumlah kunjungan wisata, rumah kumuh, warga miskin dll. 

Masalah perbedaan data dan informasi ini sangat mungkin dan bisa saja terjadi karena,  Pertama, adanya perbedaan metodelogi pengumpulan/ koleksi data atau meta data.

Kedua, dipicu oleh belum adanya sinkronisasi data antar tingkatan pemerintahan maupun penetapan institusi penanggung jawab data, khususnya terkait dengan satu jenis data yang ditangani oleh berbagai institusi. Selama ini cenderung masing-masing institusi menggunakan data versinya sendiri, padahal terkait dengan penanganan program yang sama. Misalnya masalah kemiskinan dan kesehatan.

Ketiga, belum tersedianya teknologi atau sistem informasi pengumpulan data yang terintegrasi hingga pada tingkatan pemerintahan terdepan. Sehingga saat ini keberadaan data masih tersebar dan sulit didapatkan. Portal satu Data NTB, belum terintegrasi atau terkoneksi dengan satu data kabupaten/kota.

Keempat, belum terjalin kerja sama kemitraan antara provinsi, kabupaten/kota dan desa/dusun. Padahal data terkait pelayanan sosial ekonomi dan infrastruktur dasar sebagian besar keberadaannya berada di bawah penguasaan pemda Kabupaten/kota dan desa/dusun.

LANGKAH PERCEPATAN 

Salah satu semangat dari aksi Open Governmenent Partneship (OGP) di NTB ialah mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, mendorong E–Government yang dimungkinkan karena adanya satu data untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan satu data adalah salah satu upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Ada tiga terobosan yang dilakukan untuk percepatan terwujudnya satu Data NTB, yakni :

Pertama, telah dikembangkan sebuah Aplikasi  yang disebut "Rudats" (rumah data statistik sektoral. Aplikasi ini berfungsi sebagai teknologi untuk mensikronisasikan data statistik sektoral dari Kabupaten/Kota ke portal satu data NTB,  dimana petugas pengelola data dari masing-masing daerah menginput data yang telah divalidasi ke Aplikasi Rudats yang terkoneksi dan terintegrasi ke Portal satu data NTB. Aplikasi ini dikembangkan oleh Kepala BPS NTB.

Kedua, pentingnya dibangun kerja sama untuk pelibatan aparat pemerintah desa/dusun sebagai garda terdepan dalam proses pengumpulan dan validasi data/informasi di tingkat desa/dusun. Pelibatan ini penting, karena para pejabat inilah yang mengetahui secara konkrit data dan kondisi serta kebutuhan riil masyarakatnya.

Ketiga, mendorong terbentuknya forum data tingkat kabupaten/kota dan aktif melakukan pembinaan.

Keempat : memanfaatkan sistem informasi  posyandu (SIPyandu) keluarga sebagai sarana pengumpulan data dan informasi langsung dari masyarakat yang melibatkan melibatkan masyarakat itu sendiri. Sehingga terwujud  data yang betul-betul obyektif atau integritas data. 

Hingga Juni 2020 ini, di NTB telah terbentuk 1.514 posyandu keluarga dari 7.286 unit posyandu yang tersebar diseluruh pelosok desa se-NTB, didukung 26.000 orang kader posyandu terlatih ditambah tenaga pendamping dari masing-masing desa.

Para kader dan pendamping desa inilah akan menginput data dan berbagai informasi dari desa dan dusun kedalam aplikasi SIPyandu, dan setelah proses validasi yang memadai, data-data tersebut terintegrasi dengan portal satu data NTB.

Program unggulan revitalisasi posyandu keluarga, dihajatkan sebagai satu media efektif bagi masyarakat untuk duduk bersama menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Sebab layanan di posyandu keluarga bukan hanya terkait dengan kesehatan ibu dan anak  yang rutin setiap bulan dengan cakupan 5 program utama (KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Diare). 

Tetapi juga ada integrasi program dari lintas sektor yaitu Posyandu Remaja, Posbindu, Posyandu Lansia, buruh migran, lingkungan dan BumDes terintegrasi Bank Sampah sehingga posyandu keluarga sekaligus menjadi wadah dalam membangkitkan ekonomi keluarga yang mandiri, penyuluhan kesehatan reproduksi dengan pendewasaan usia perkawinan (PUP).

Jika posyandu keluarga telah berjalan aktif maka banyak pekerjaan rumah dapat terselesaikan dan tidak sedikit pula warga dapat terlibat aktif dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Dan itulah hakekat dari open government. ( Aryadi@kominfotik).

Read more

Jalan Putus di Bima, Gubernur NTB Perintahkan Tangani Secepatnya. Artikel PPID

Jalan Putus di Bima, Gubernur NTB Perintahkan Tangani Secepatnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, begitu mendengar adanya kerusakan beberapa ruas jalan dan Jembatan serta duiker (jembatan pemintas)  yang menyebabkan jalan terputus karena diterjang banjir bandang,  Jum'at (28/02) di Desa Sai dan Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Langsung memerintahkan Kepala OPD terkait, dalam hal ini Kadis PUPR NTB Ir. Azhar, MM dan Kalak BPBD Provinsi NTB, H. Ahsanul Halik, S.Sos, MH untuk segera bergerak saat itu juga.

"Kami Dinas PUPR bersama BPBD Prov NTB langsung diperintah pak Gubernur untuk langsung bergerak ke lokasi duiker yang putus. Dan langkah awal kami begitu kejadian telah mengirimkan tim survey lapangan untuk mengecek lapangan," ujar Ir. H. Azhar, MM.

Setelah melihat fakta lapangan dan mengumpulkan data dan informasi. Azhar bersama-sama Kalak BPBD Provinsi NTB, kemudian memerintahkan Kepala bidang Bina Marga Dina PUPR dan Kabid Kedaruratan Logistik BPBD Provinsi NTB, untuk turun langsung ke lapangan bersama-sama Biro AP Setda Provinsi NTB.

"Jadi tim yang turun tersebut langsung menangani tiga hal sekaligus, yakni jangka pendek dengan mobilisasi alat berat excavator untuk membuat jalan darurat, lalu membersihkan batang pohon yg menyumbat jembatan lintasan basah, agar segera bisa digunakan oleh warga. Serta membuat perencanaan untuk perbaikan permanen jembatan dengan memasukkan ke dalam APBD Provinsi NTB," terang Azhar.

Guna mempercepat mobilisasi Alat berat sehingga bisa langsung bekerja, pihaknya telah meminjam pada rekanan pemilik Alat yang ada di Bima.

Azhar mengingatkan agar untuk mencegah kejadian berulang secara jangka panjang, harus ada terus dilakukan sosialisasi dari pemerintah daerah tentang bahaya penggundulan hutan. Sehingga timbul kesadaran untuk merawat hutan.

Terkait adanya informasi ada masyarakat yang minta dibongkar jembatan Linpasan Basah, karena dianggap sebagai biang banjir. Azhar menolak untuk melakukan hal tersebut.

"Kami akan segera kirim alat berat kelokasi untuk membuat jalan darurat pada lokasi duiker yg putus dan untuk membersihkan jembatan limpasan basah yang tersumbat dengan batang pohon yang nyangkut dijembatan," tegasnya.

Menurutnya, kalau masyarakat meminta alat berat untuk membongkar jembatan, hal itu  perlu dihindari karena bukan merupakan solusi. Justru masyarakatlah yang akan rugi. Karena tidak ada yang salah dengan jembatan limpasan basah.

"Kalau ada bahan hanyutan yang nyangkut dan menyumbat mari kita bersihkan, Dinas PUPR Provinsi NTB siap untuk itu. Tetapi mohon jangan sampai merusak aset negara yang diperuntukan untuk rakyat. Karena pembangunan jembatan  itu telah ada kajian teknisnya," imbuh Azhar.

Pihaknya berharap agar pemerintah Kabupaten dan Aparat keamanan di Bima dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait hal tersebut.

Read more

PPID Wadah Keterbukaan Informasi Publik Artikel PPID

PPID Wadah Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah disebutkan dengan penjelasan bahwa badan publik sebagai sumber informasi harus mempunyai wadah khusus untuk pelayanan informasi yang disebut dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pembentukan wadah khusus ini berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses informasi, agar masyarakat tidak lagi merasa dipingpong untuk mendapatkan informasi yang di inginkan. Melihat pentingnya dari tugas Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 pasal 1 ayat 9, (Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Penjabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik).Sesuai dengan peraturan tersebut maka PPID merupakan ujung tombak dalam menciptakan semangat trasparansi atau keterbukaan di lingkungan Badan Publik guna memenuhi permintaan Informasi oleh pemohon informasi.

Read more