KUNJUNGAN DISKOMINFO PROVINSI JABAR KE PPID PROVINSI NTB Berita PPID

KUNJUNGAN DISKOMINFO PROVINSI JABAR KE PPID PROVINSI NTB

PPID Provinsi NTB mendapat kunjungan kerja dari Perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 22 November 2016, pukul 13.30 WITA. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang SKDI Dishubkominfo Provinsi NTB, Drs. Sukran, Kepala Seksi Kelembagaan Komunikasi, Drs. I Made Putu Kusuma Wijaya, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi, Sumarni, S.Pd, Fungsional Pranata Komputer Muda Bagian K & PDE Biro Umum Setda Provinsi NTB, Yasrul, S. Kom, M.Eng beserta Staf  infrastruktur M. Aliwardana, ST.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat berjumlah 7 (Tujuh) orang bermaksud untuk mempelajari dan memperoleh informasi lebih detail mengenai pengelolaan data center dan tata kelola TIK di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Rombongan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. Latifah, MT., memaparkan bahwa saat ini sangat membutuhkan referensi dari pengelolaan data center dan pengelolaan TIK, mengingat di Provinsi jawa Barat saat ini membutuhkan banyak masukan untuk perbaikan pelaksanaan pengelolaan Data Center dan Tata Kelola TIK.

Sementara itu, Kepala Bidang SKDI, Drs. Sukran memaparkan bahwa pelaksanaan pengelolaan data center saat ini memiliki porsi besar di Bale ITE (Bappeda Provinsi NTB serta K & PDE Biro Umum Setda Provinsi NTB. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa tahun 2017 pengelolaan data akan diupayakan untuk dipusatkan seiring dengan terbentuknya dinas baru, yaitu Dinas Komunikasi, Informartika dan Statistik.

Selanjutnya, Prakom Muda Bagian K & PDE Biro Umum Setda NTB, Yasrul, S.Kom, M.Eng, menjelaskan bahwa SDM Pranata komputer yang berada di Pemprov NTB saat ini kurang lebih berjumlah 25 orang, dan disampaikan pula bahwa beberapa kendala yang terjadi saat ini adalah kesulitan Pranata Komputer dalam memperoleh angka kredit, mengingat tugas dari pranata komputer yang tersebar tidak semuanya ada di setiap instansi tempat mereka ditempatkan, bahkan sebagian di fungsikan untuk mengerjakan pekerjaan diluar skill mereka, seperti di keuangan, kepegawaian dsb. Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan untuk persoalan pusat data dan pengelolaan di TIK diharapkan mulai tahun depan (2017) akan bisa lebih dirapikan, seperti permasalahan pengakomodiran dan perberdayaan Prakom, pembuatan blok IP sendiri bukan dari pihak ketiga, pembuatan aplikasi yang dimanfaatkan untuk kebutuhan daerah bisa dilaksanakan sendiri serta untuk Data Center dapat lebih terpusat di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.