KOMISI INFORMASI NTB CANANGKAN DESA BENDERANG INFORMASI PUBLIK (DBIP) Berita PPID

KOMISI INFORMASI NTB CANANGKAN DESA BENDERANG INFORMASI PUBLIK (DBIP)

Mataram - Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB resmi mencanangkan program Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) pada hari Kamis (6/10) pagi waktu setempat. Dalam acara pencanangan DBIP tersebut, turut dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, MA beserta jajarannya, Para Bupati/Wakil Bupati lingkup Provinsi NTB, Kementerian PDTT diwakili oleh Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu, Dr. Ir. Suprayoga Hadi MSP, Ketua Komisi Informasi Pusat, John Fresly serta 995 kepala desa se-Provinsi NTB. 

Ketua KI Provinsi NTB, Ajeng Roslinda Motimori, menyampaikan program ini merupakan ide dari KI Provinsi NTB dengan tujuan agar setiap desa di Provinsi NTB dapat melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik. “Kami ingin membumikan informasi publik dimulai dari desa,” jelasnya. Menurut Ketua Komisi Informasi Pusat, Jhon Fresly, hal ini merupakan gagasan yang sangat bagus dan dirinya sangat mengapresiasi Provinsi NTB sebagai yang pertama di Indonesia untuk mencanangkan program DBIP tersebut. "Saya sangat antusias dengan adanya inovasi seperti ini, kami harapkan program ini dapat berjalan dengan lancar", ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menyampaikan jika pemimpin tidak berniat terbuka, maka keterbukaan tak akan terwujud. “Kalau gubernur tidak mau terbuka, bupati juga tidak terbuka, kades ikut menutup-nutupi. Maka dengan teori apapun, dialog atau seminar apapun keterbukaan tidak akan terwujud,” jelasnya. 

Kehadiran para kades dari seluruh NTB dalam acara ini, diakui TGB merupakan salah satu bentuk komitmen. Sehingga ia optimis DBIP akan sukses. “Saya optimis DBIP akan sukses di NTB, karena komitmen dari para kades sudah diwujudkan paling tidak dengan hadir pada acara ini,” jelasnya.

Untuk selanjutnya, Gubernur NTB mengatakan kades ini hanya tinggal merancang kegiatan yang menunjukkan komitmen tersebut. Seperti Desa Montong Gamang dan Karang Bajo yang sudah lebih dulu berkomitmen untuk terbuka terhadap informasi publik. Cukup dengan cara membuat situs yang berisi informasi tentang program apa yang dijalankan, dana yang dimiliki berapa dan dibelanjakan untuk apa. Selain itu, disertai juga informasi untuk warga terkait kepada siapa permohonan ditujukan untuk meminta berbagai informasi yang dibutuhkan. “Caranya itu mudah, cukup dengan membuat website itu. Di setiap desa pasti ada yang bisa membantu dalam prosesnya. Kades tinggal minta tolong dibuatkan, dan pasti orang itu akan senang membantu,” jelasnya. 

Dengan adanya keterbukaan dari perangkat desa pada masyarakat, warga bisa tahu persoalan yang dihadapi perangkat desa dalam menjalankan amanah UU Nomor 6 Tahun 2015. Selain itu, masyarakat secara bersama-sama bisa membantu mengelola tidak hanya dana, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan desa. Dirjen Pengembangan Daerah Tertinggal, Dr. Ir. Suprayoga Hadi MSP, menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak dasar manusia. “Dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu syarat negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Melalui program DBIP ini diharapkan agar perangkat desa bisa membagikan informasi kepada publik dengan cepat, mudah, murah dan efisien. Namun salah satu problem yang dihadapi saat ini adalah belum semua desa di Indonesia terjangkau sinyal operator seluler seperti yang diungkapkan oleh Dirjen Pengembangan Daerah Tertinggal, Dr. Ir. Suprayoga Hadi MSP, "Dari sekitar 70 ribu desa di Indonesia, sekitar 15 ribu desa belum terjangkau sinyal seluler. Di NTB sendiri masih ada sekitar 30 desa yang belum terjangkau sinyal,” ujarnya.

Meskipun demikian, Dr. Ir. Suprayoga Hadi MSP menyatakan rasa optimisnya untuk kedepannya peningkatan dalam hal penyebarluasan informasi publik dapat semakin mendekati kenyataan, mengingat persebaran operator seluler ke wilayah Indoensia juga semakin meningkat, dan masyarakat yang juga mulai familier dengan penggunaan perangkat telekomunikasi serta penggunaan aplikasi TI, terlebih lagi, dengan berhasilnya KI Provinsi NTB menghadirkan 995 Kepala Desa Se-Provinsi NTB yang memenuhi ruang Ballroom tersebut. "Saya sangat antusias dan mengapresiasi, begitu banyak Kepala Desa yang hadir disini, ini merupakan bukti komitmen dari Seluruh Kepala Desa Se-Provinsi untuk mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan ini", ujarnya

Dalam acara ini turut dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) yang ditandatangani oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta para Bupati/Wakil Bupati Se-Provinsi NTB dalam rangka Komitmen untuk menerapkan DBIP di Provinsi NTB serta penganugerahan Desa Inovatif kepada dua desa di NTB sebagai desa yang dianggap telah sukses dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di desanya, yaitu Desa Montong Gamang Kabupaten Lombok Tengah dan Desa Karang Bajo Kabupaten Lombok Utara. (Lalu Arry - Red)